Tito Sebut Jadi Mendagri sebagai Hal Baru, Pengamat: Ada Peluang Risiko

KOMPAS.com - Eks Kapolri Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian menjadi salah satu menteri yang dilantik di Istana Kepresidenan, Rabu (23/10/2019).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, Tito menjadi Mendagri pertama yang berasal dari unsur Kepolisian.

Jokowi pun membuat catatan sejarah dengan menunjuk polisi sebagai Mendagri.

Saat mengumumkan nama Tito sebagai Mendagri, Jokowi menyebtukan salah satu tugas Tito, yaitu menghadirkan kepastian hukum di daerah, terutama yang berkaitan dengan investasi.

Sementara, serah terima jabatan Mendagri dan Kepala BNPP telah dilaksanakan di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo meyakini bahwa tugas menjadi Kapolri tidak akan berbeda jauh dengan Mendagri.

Menurutnya, irisan besar misalnya terlihat dari pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam menjaga stabilitas daerah.

Tito pun mengucapkan terima kasih atas sambutan keluarga besar Kemendagri dan BNPP.

Hal baru

Dikutip dari Rilis Pers Puspen Kemendagri, Tito mengaku akan bergerak cepat dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dan arahan Presiden Joko Widodo dalam bekerja.

Ia mengungkapkan bahwa terpilihnya ia sebagai Mendagri periode 2019-2024 adalah momentum yang tidak akan dilupakan.

Sebab, jabatan tersebut merupakan amanah yang membuat ia meninggalkan jabatannya sebagai orang nomor satu di Kepolisian RI, juga sebagai anggota Kepolisian.

Namun, menurut Tito, pengalaman menjadi seorang yang menduduki jabatan sipil merupakan hal yang baru. Terlebih, kultur atau budaya kerjanya sangat berbeda dibandingkan lingkungan Kepolisian.

“Ini hal baru bagi saya masuk ke yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur dan tata nilai yang berbeda dengan Kepolisian," ungkap Tito.

"Meskipun pengalaman saya di Kepolisian salama 33 tahun cukup panjang, pernah jadi Kapolda Papua, Kapolda Polda Metro Jaya, mengelola BNPT, hingga Kapolri, tetap ini merupakan pengalaman yang baru, dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri, disiplin dan komando tunggal menjadi kultur yang lebih cair dan fleksibel,” sambungnya.

Tidak hanya Tito, sejumlah menteri lain juga diketahui memiliki latar belakang berbeda dengan jabatan kementerian yang diemban.

Peluang risiko

Diberitakan Kompas.com (23/10/2019), Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun menilai hal ini bertujuan untuk menghadirkan kebaruan birokrasi.

Meskipun memiliki niat yang bari, yakni untuk menghadirkan kebaruan, Ubed menilai ada hal-hal yang dicermati sebagai peluang risikonya.

“Patut dikritik bahwa upaya tersebut cukup berisiko, karena selain secara psikologis politik memerlukan kemampuan adaptasi dengan budaya birokrasi yang berbeda, juga memerlukan kemampuan leadership berbasis keahlian yang berkesesuaian,” jelas Ubed.

Menurut Ubed, proses adaptasi ini akan memakan waktu dan membuat kinerja kementerian tidak berjalan secara optimal.

Ia menilai bahwa ada proses adaptasi, belajar, dan penyesuaian yang mungkin memakan waktu panjang.

(Sumber: Kompas.com/Luthfia Ayu Azanella |Editor: Resa Eka Ayu Sartika)