Volksraad: Dewan Rakyat Hindia-Belanda

KOMPAS.com - Volksraad atau Dewan Rakyat adalah sebuah lembaga penasihat bagi gubernur jendral Hindia-Belanda.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya M.C Ricklefs, Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia-Belanda.

Namun pada realitasnya, Volksraad tidak memiliki hak angket dan hak menentukan anggaran belanja negara sehingga tidak mempunyai kekuasaan seperti DPR atau parlemen pada umumnya.

Pendirian

Pembentukan Volksraad berawal dari tuntutan para tokoh organisasi pergerakan nasional yang menginginkan demokratisasi pemerintahan Hindia-Belanda.

Pasca pemberlakuan politik etis, tokoh organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam dan Regenten Bond (perkumpulan Bupati) berkunjung ke Belanda untuk mengajukan petisi kepada Ratu Belanda.

Baca juga: Sejarah Indonesisch Nederlandsche School (INS) Kayu Tanam

Mereka menuntut pembentukan lembaga pertahanan dan lembaga parlemen di Hindia-Belanda.

Pada 16 Desember 1916, Belanda menyetujui usulan dari tokoh organisasi tersebut dengan menambahkan lembaga Volksraad dalam konstitusi Hindia-Belanda.

Akhirnya, pembentukan Volksraad terlaksana pada masa pemerintahan Graaf van Limburg Stirum tahun 1918.

Anggota Volksraad berisikan orang-orang Belanda dan perwakilan masyarakat pribumi.
Pada awal pembentukan, Volksraad memiliki 39 anggota yang terdiri dari 1 ketua, 15 masyarakat pribumi dan 23 wakil golongan Eropa dan China.

Jumlah anggota Volksraad terus bertambah seiring dengan munculnya beragam golongan dan organisasi politik di Hindia-Belanda.

Baca juga: Sejarah Taman Siswa: Pendirian dan Ajarannya

Volksraad sebagai sarana perjuangan

Tokoh organisasi pergerakan dan politisi Indonesia memanfaatkan Volksraad sebagai sarana untuk memperjuangakan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia.

Dalam buku Melawan dalam Volksraad: M.H Thamrin dan Gerakan Nasionalis Kooperasi di Indonesia 1927-1941 (2019) karya Toto Widyiarsono, wakil-wakil masyarakat pribumi Indonesia yang duduk di Volksraad secara lantang menyuarakan tuntuan untuk membentuk pemerintahan negara yang berdasarkan pada kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial.

Petisi Soetardjo

Pada perkembangannya, beberapa wakil Indonesia mengajukan gagasan revolusioner kepada Belanda melalui Volksraad. Gagasan tersebut tertuang dalam Petisi Soetardjo tahun 1935.

Pada 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikusumo mengusulkan sebuah petisi yang telah ditandatangani oleh mayoritas anggota Volksraad kepada Belanda.

Petisi Soetardjo berisi tentang permohonan kepada Belanda agar diadakan sebuah musyawarah tentang sistem pemerintahan otonom di Indonesia.

Baca juga: Sarekat Islam: Pendirian, Perkembangan, dan Perpecahan

Petisi Soetardjo mendapatkan penolakan keras dari Belanda. Belanda menganggap bahwa Indonesia dinilai belum siap dalam menyelenggarakan pemerintahan otonom.

Penolakan petisi Soetardjo pada akhirnya menyadarkan bangsa Indonesia bahwa Belanda tidak akan pernah menyerahkan kemerdekaan secara cuma-cuma kepada Indonesia.

Bangsa Indonesia harus berjuang dan melakukan gerakan revolusi agar mendapatkan kemerdekaan yang dicita-citakan.