Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin

KOMPAS.com - Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan.

Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni:

• Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Penurunan nilai uang (devaluasi)
• Deklarasi Ekonomi (Dekon)
• Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri
• Peleburan bank

Berikut penjelasannya seperti dilansir dari Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966) (2018).

Pembentukan Bappenas

Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959 pemerintanh membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas).

Ketianya Moh Yamin dengan anggota sebanyak 50 orang. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno mengganti namanya menjadi Bappenas.

Baca juga: Daftar Lembaga Negara di Indonesia

Tugas Bappenas yakni:

• Menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah
• Mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan
• Menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS

Penurunan nilai uang (devaluasi)

Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengumumkan keputusan mengenai devaluasi dengan nilai:

• Uang kertas Rp 500 menjadi Rp 50
• Uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 100
• Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000

Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi.

Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat.

IPPHOS Presiden Soekarno sedang berpidato dalam rapat raksasa mengganyang Malaysia di Gelora Bung Karno tanggal 28 Juli 1963.

Baca juga: Penyebab Krisis Moneter di Indonesia

Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang.

Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran.

Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang.

Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah.

Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963-1965. Inflasi mencapai 600 persen pada 1965.