Kemudian membentuk kemitraan global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Lalu dengan meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina. Sikap sesuai dengan komitmen Indonesia pada penghapusan penjajahan di dunia serta kedekatan Indonesia dan Palestina.
Baca juga: Piagam PBB, Asas dan Tujuan PBB
Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022.
Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali. Yakni pada periode 2006-2007 selaku founding member.
Kemudian Indonesia terpilih kembali untuk masa jabatan 2007-2010, 2011-2014, kemudian 2015-2017 sebelum terpilih lagi pada tahun ini.
Dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indonesia memiliki sejumlah prioritas dan komitmen sebagai anggota Dewan HAM PBB baik skala global, regional, maupun nasional.
Prioritas Indonesia dalam skala global adalah untuk mendorong Dewan HAM PBB yang lebih efisien dan efektif.
Pada skala regional, Indonesia diharapkan mampu berperan dalam memajukan kerja sama bilateral, regional, dan internasional untuk meningkatkan kapasitas negara anggota dalam bidan HAM.
Baca juga: Struktur Organisasi dan Badan Utama PBB
Untuk mewujudkannya, Indonesia akan memperkuat kinerja ASEAN Intergovernmental Commission of Human Rights (AICHR) dan mekanisme HAM lainnya.
Selain itu, Indonesia akan memajukan cita-cita demokratis di Asia Pasifik dan kawasan lain melalui Bali Democracy Forum.
Dalam misinya menjaga perdamaian dunia, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) punya Peacekeeping Operation (UNPO) atau Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP).
Indonesia terlibat dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Sesuai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, salah satu tujuan negara yakni menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dikutip dari PBB dan Organisasi Internasional (2018), keterlibatan Indonesia sejak tahun 1957 telah diakui berbagai pihak.
Indonesia diberi kepercayaan oleh PBB untuk mengirim personel keamanan terbaiknya dalam menjalankan Misi Pemerliharaan Perdamaian.
Baca juga: Badan-badan Khusus PBB
Pasukan tentara, kepolisian, dan sipil Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda.
Indonesia mencatat prestasi dengan terpilihnya mantan Menlu Mochtar Kusuma Atmadja sebagai anggota International Law Commission (ILC) pada periode 1992-2001.
Pada pemilihan terakhir yang berlangsung pada Sidang Majelis Umum PBB ke-61, Duta Besar Nugroho Wisnumurti terpilih sebagai anggota ILC periode 2007-2011, setelah bersaing dengan 10 kandidat lainnya dari Asia.
(Sumber: Kompas.com/Ardi Priyatno Utomo)