Latar Belakang Perjanjian Renville, Isi, dan Dampaknya

Oleh: Yopi Nadia, Guru SDN 106/IX Muaro Sebapo, Muaro Jambi, Provinsi Jambi

KOMPAS.com - Perjanjian Renville adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di atas kapal Amerika Serikat, yaitu USS Renville. Kapal USS Renville saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Perundingan Renville diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati pada tahun 1946 yang disebabkan Belanda ingkar untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Gubernur Jenderal Van Mook dari Belanda memerintahkan gencatan senjata pada tanggal 5 Agustus 1947.

Tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang diusulkan Amerika Serikat bahwa Dewan Keamanan akan menyelesaikan konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda secara damai, dengan membentuk Komisi Tiga Negara (KTN).

Komisi Tiga Negara ini terdiri dari Australia yang diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih oleh Indonesia, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul Van Zeeland. Sedangkan Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham.

Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh perdana Menteri Amir Syarifuddin, sedangkan wakil dari Belanda adalah R. Abdulkadir Wijoyoatmojo.

Pada tanggal 29 Agustus 1947 Belanda memproklamirkan garis Van Mook yang membatasi wilayah Indonesia dan Belanda. Republik Indonesia menjadi tinggal sepertiga Pulau Jawa dan kebanyakan di Pulau Sumatera.

Tetapi Indonesia tidak mendapat wilayah utama penghasil makanan. Belanda juga melakukan blokade untuk mencegah masuknya persenjataan, bahan makanan dan pakaian menuju wilayah Indonesia.

Perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi dari perjanjian tersebut adalah:

Dampak yang ditimbulkan dari Perjanjian Renville

Ditandatanganinya Perjanjian Renville mengubah arah perpolitikan Indonesia. Golongan kiri yang selama awal kemerdekaan ditempatkan dalam struktur pemerintahan mulai tersingkir.

Selain itu, Perjanjian Renville mengurangi wilayah kekuasaan Indonesia yang telah diakui secara de facto sangat merugikan pihak Indonesia. Pemblokadean bahan makanan dan kebutuhan pokok yang dilakukan Belanda menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk. 

Perjanjian ini juga menyebabkan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah di daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Kondisi ini melahirkan peristiwa Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang para tentara divisi Siliwangi dari Jawa Barat Ke Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Tak hanya itu, setelah Perjanjain Renville ditandatangani, Belanda mendeklarasikan federal di Sumatera. Di mana sebagian Sumatera masih wilayah Indonesia. Hal ini menandakan Belanda sudah mengingkari perjanjiannya. 

Pada 18 Desember 1948 terjadi Agresi Militer Belanda II. Hal ini dimulai dari Belanda yang menurunkan pasukan melalui pesawat DC-3 Dakota menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta dan menyerang kotanya.