Konflik Pattani di Thailand

KOMPAS.com - Konflik Pattani adalah sebuah gerakan separatis yang dilakukan oleh kaum minoritas Islam di Thailand Selatan terhadap pemerintah Thailand.

Dalam buku Sejarah Asia Tenggara: Dari Masa Prasejarah sampai Kontemporer (2013) karya M.C Ricklefs dkk, tantangan terbesar dalam integrasi nasional Thailand selalu datang dari wilayah Thailand Selatan yang meliputi provinsi Pattani, Yala, dan Narrathiwat.

Dalam sejarahnya, kawasan Pattani merupakan bagian dari kerajaan Melayu yang bercorak Islam. Namun, pada tahun 1909 Pattani masuk dalam wilayah Thailand setelah penandatanganan perjanjian perbatasan Thailand - Malaya.

Latar belakang konflik

Dalam jurnal Minoritas Muslim Thailand : Asimilasi, Perlawanan Budaya dan Akar Gerakan Separatisme (2005) karya Yuniarto, dijelaskan beberapa faktor yang menjadi lata belakang konflik Pattani, yaitu: 

Jalannya konflik 

Gerakan separatis Pattani berawal dari lima tuntutan Haji Sulong pada bulan April tahun 1947. Isi dari tuntutan Haji Sulong terhadap pemerintah Thailand, yaitu :

• Hak otonomi di seluruh wilayah Melayu Pattani
• Pengangkatan gubernur dari dari kalangan Melayu Pattani untuk menjalankan pemerintahan di empat daerah Thailand Selatan yang penduduk mayoritasnya adalah bangsa Melayu
• Pengakuan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa resmi di Thailand
• Penerapan hukum Islam di Pattani
• Pemerataan pembangunan di kawasan Pattani

Pemerintah Thailand menganggap bahwa tuntutan Haji Sulong merupakan sebuah upaya penghasutan yang membahayakan stabilitas negara. Pada Januari 1948, Haji Sulong dan beberapa bawahannya ditangkap oleh pemerintah Thailand.

Pada tahun 1959, pengikut Haji Sulong bernama Tengku Abdul Jalil mendirikan National Liberation Front (NLF) untuk melanjutkan gerakan perlawanan Pattani.

Organisasi ini menuntut kemerdekaan Pattani dan pendirian negara Islam di Thailand Selatan. Namun, gerakan ini dapat dipatahkan oleh militer Thailand.

Pada tahun 2004, konflik Pattani kembali muncul dengan adanya penyerangan markas militer di Narathiwat. Konflik Pattani tahun 2004 memuncak ketika golongan revolusioner Pattani menyerang lebih dari 10 pos polisi di Thailand Selatan.

Upaya penyelesaian konflik

Konflik Pattani menyebabkan stabilitas sosial, politik dan ekonomi Thailand terganggu. Untuk mengatasi konflik Pattani, pemerintah Thailand cenderung menggunakan tindakan kekerasan tanpa mendengarkan tuntutan dari golongan separatis.

Upaya penyelesaian konflik Pattani secara Internasional dilakukan melalui mediasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Selain itu, Indonesia juga aktif dalam memfasilitasi perundingan antara pemerintah Thailand dan golongan Pattani.