Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara di Awal Kemerdekaan

Namun dengan sikap persatuan dan kesatuan bangsa, upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain dapat digagalkan. 

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara di awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tidak serta berjalan mulus.

Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), berbagai permasalahan pernah terjadi dihadapi bangsa Indonesia dalam penerapan pancasila di masa awal kemerdekaan.

Bagaimana penerapan pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Berikut upaya-upaya untuk mengganti Pancasila yang berhasil digagalkan, yakni: 

Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI)

Pada 18 September 1948 terjadi pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Muso di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan pemberontakan besar pertama setelah Indonesia merdeka.

Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mendirikan Negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis.

Mereka ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan paham komunis.

Namun pemberontakan PKI mampu digagalkan oleh Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Sukarno. Bahkan pimpinan PKI Muso tewas ditembak dan menangkap tokoh-tokoh lainnya.

Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)

Pemberontakan DI/TII berlangsung pada 7 Agustus 1949 di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Dalam pemberontakan tersebut ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengam syari'at Islam. Bahkan ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia (NII).

Upaya bangsa Indonesia menumpas pemberontakan tersebut memakan waktu cukup lama.

Kartosuwiryo dan para pengikutnya baru bisa ditangkap pada 4 Juni 1962.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan RMS dipimpin oleh Christian Robert Steven Soumokil.

Tujuan pemberontakan RMS untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada 25 April 1950. Di mana meliputi pulau-pulau seperti Seram,
Ambon, dan Buru.

Pada November 1950, RMS di Ambon dapat dikalahkan oleh tentara Indonesia, pemberontakan di Seram masih berlanjut hingga Desember 1963.

Kekalahan di Ambon berujung pada pengungsian
pemerintah RMS ke Seram, kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966.

Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

Permesta atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dipimpin oleh Sjarifuddin Prawiranegara dan Ventje Sumual pada 1957-1958.

Pemberontakan tersebut terjadi di Sumatera dan Sulawesi ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Sukarno.

Karena Sukarno tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan sehingga terjadi ketimpangan sosial.

Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

APRA merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada 15 Januari 1949.

Gerakan APRA bertujuan untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara sendiri bagi negara-negara RIS.

APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dengan menyerang dan menduduki Bandung serta menguasai markas Staf Divisi Siliwingi.

Bahkan berencana akan menyerang Jakarta. Namun usahanya mampu digagalkan oleh APRIS yang mengirimkan pasukan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dengan adanya peristiwa ini, maka semakin mempercepat pembubaran RIS dan kembali ke bentuk NKRI pada 17 Agustus 1950.