Sumber Daya Perairan Darat, Dikelola atau Menjadi Sumber Bencana?

Oleh: Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, MSc.

TIDAK dapat dimungkiri bahwa sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah khatulistiwa, Indonesia memiliki nilai dan posisi strategis secara geografis, geopolitis, ekonomis dan sumber daya alam.

Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sekitar 95.181 kilometer. Posisi alami yang unik ini memungkinkan wilayah nusantara berkelimpahan dengan sumber daya alam hayati dan nir-hayati di darat dan perairannya maupun di laut.

Perairan darat di bumi pertiwi ini sangat luas yaitu sekitar 13.85 juta hektar yang terdiri atas: sungai, rawa, paparan banjir, danau, situ, ranu, dan bendungan. Ekosistem perairan darat mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologis, ekonomis dan sosial.

Habitat perairan darat merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis biota akuatik mulai dari yang berukuran kecil seperti bakteri, plankton, benthos sampai dengan ukuran besar seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain.

Baca juga: Sampah Sungai Ciliwung akan Dijadikan Sumber Listrik, Bagaimana Bisa?

Fungsi ekonomis mencakup dukungan terhadap sektor air minum dan sanitasi, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, industri, transportasi, dan pariwisata. Sementara itu sektor pendidikan, olah raga, rekreasi, budaya, dan keagamaan merupakan beberapa contoh kontribusi dari fungsi sosial perairan darat.

Potensi nilai ekonomi dari sumber daya perairan darat diperkirakan dapat mencapai ratusan hingga ribuan trilyun per tahun. Beberapa contoh di antaranya: penyediaan 100 persen akses air minum aman memerlukan anggaran sebesar Rp143 triliun/tahun (PUPR, 2021), pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air senilai Rp. 40.6 trilyun/tahun (PUPR, 2020), dan produksi perikanan tangkap di perairan umum senilai Rp. 12.72 trilyun/tahun (BPS, 2018).

Lalu, produksi perikanan budidaya senilai Rp. 66.55 trilyun/tahun (Bappenas, 2011), pembangkit listrik tenaga air kapasitas 7.358.400 MWh/tahun setara dengan 1.92 milyar dollar AS/tahun (ESDM, 2014) dan estimasi belanja bidang irigasi pertanian sebesar 9.935 juta dollar AS/tahun (PPSI, 2018).

Besarnya potensi yang dapat disumbangkan kepada perekonomian nasional dari sumber daya perairan darat, menuntut perhatian yang semakin tinggi dari semua pemangku kepentingan untuk mengelolanya dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa, posisi geografis di jalur katulistiwa menjadikan wilayah nusantara sangat peka terhadap perubahan yang terjadi dan cenderung menyebabkan penurunan kondisi atau degradasi lingkungan dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Selain tekanan pemanfaatan melalui aktivitas antropogenik seperti pencemaran, perubahan fungsi lahan serta eksploitasi sumber daya alam; fenomena perubahan iklim global turut berkontribusi dalam perubahan ekosistem dan lingkungannya. Kondisi tersebut sering diperparah oleh meningkatnya frekuensi bencana yang melanda seperti banjir, longsor, gempa bumi maupun cuaca yang sangat ekstrem.

BNPB mencatat 1.441 kejadian bencana sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2021 yang terdiri atas: banjir 599, puting beliung 398, tanah longsor 293 dan kebakaran hutan 108 kejadian. Kerugian yang ditimbulkan berupa korban jiwa meninggal dunia, hilang, luka-luka serta harus mengungsi. Sementara kerugian material diantaranya kerusakan rumah, fasilitas umum, perkantoran dan sarana jalan dan saluran irigasi.

Baca juga: Riset Buktikan, Sungai Ciliwung Termasuk Sungai Terkotor di Dunia

Dalam upaya untuk mengelola dan mangatasi permasalahan terkait sumber daya perairan darat, Indonesia dapat mengacu pada platform program bersama yang disebut sebagai Intergovernmental Hydrological Program (IHP) yang ditetapkan oleh badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNESCO dan terbagi dalam beberapa fase.

UNESCO, 2014 Tema Program IHP UNESCO Fase VIII

Periode tahun 2014 – 2021 merupakan fase VIII dari IHP yang memuat tema utama “Water Security: Responses to Local, Regional dan Global Challenges”. Platform program IHP menjadi rujukan dari setiap negara anggota UNESCO termasuk Indonesia dalam menghadapi tantangan dan permasalahan sumberdaya perairan yang berada di daratan baik secara lokal, regional maupun global.

Enam tema yang terkandung di dalamnya adalah: Water-related Disasters and Hydrological Changes; Groundwater in a Changing Environment; Addressing Water Scarcity and Quality; Water and Human Settlements of the Future; Ecohydrology, Engineering Harmony for a Sustainable World; Water Education, Key to Water Security.

Zalewski, 2002; APCE, 2016 Empat Prinsip Ekohidrologi yang mencakup Hidrologi, Ekologi, Ekoteknologi dan Budaya

Ekohidrologi merupakan ilmu transdisiplin yang mengintegrasikan aspek hidrologi, ekologi, ekoteknologi dan budaya menjadi salah satu tema penting dalam fase VIII. Program ini menjadi salah satu pilar utama yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs 2030) melalui pencapaian beberapa target.

Target-target tersebut di antaranya memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua; mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan ekosistem darat, hutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Beberapa target yang terkait adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan; memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh berbagai negara di dunia, seperti Jerman, Belanda, Perancis, Polandia, Portugal, China, Jepang, Korea, Australia dan lain-lain, dalam mengimplementasikan progam IHP fase VIII menjadi dasar untuk melanjutkan sebagian besar isu penting untuk dimasukkan di dalam program IHP Fase IX.

Program IHP Fase IX ini memuat tema utama “Science for a Water Secure World in a Changing Environment” di mana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi akan sangat berperan dalam periode 2022 – 2029 ke depan.

Kompleksitas permasalahan sumber daya perairan darat yang multi-dimensional menyebabkan berbagai pemangku kepentingan menaruh perhatian yang semakin besar.

Beberapa kementerian di antaranya KemenLHK, KemenPUPR, Kementan, KemenESDM, Kemenkes, Kemendikbudristek, KemendesDT, Kemendagri, KemenHub, dan Kemenparekraf, serta lembaga pemerintah non kementerian seperti LIPI, BPPT, BIG, BMKG, BATAN, BNPB, BRGM dan BSN terlibat secara langsung maupun tidak langsung terkait pengelolaan sumber daya tersebut.

Demikian juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota sampai pemerintah desa, perguruan tinggi, sekolah, pihak swasta dan masyarakat turut memberikan andil dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya.

Terlepas dari kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak tersebut, sumber daya perairan darat yang menjadi penopang penting bagi katahanan air, pangan dan energi nasional terus mengalami degradasi yang semakin intensif.

Kebijakan yang diambil dalam bebagai level cenderung bersifat sektoral, sinkroniasi dan koordinasi yang lemah serta orientasi pemenuhan kebutuhan jangka pendek dapat semakin memperburuk kondisi sumberdaya perairan darat di tanah air.

Kondisi ini perlu segera diantisipasi dengan berbagai langkah kebijakan terintegrasi, tindakan operasional terukur dan komprehensif, koordinasi antar pihak yang kohesif inklusif serta didukung oleh riset, pengembangan dan inovasi di dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Presiden Republik Indonesia telah membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Hal ini merupakan wujud komitmen dan kepedulian pemerintah dalam mendukung perkembangan dunia riset dan inovasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Di dalam struktur organisasi BRIN sesuai Perpres Nomor 33/2021, Kepala BRIN membawahi Sekretariat Utama, beberapa Kedeputian dan Organisasi Pelaksana Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan (OPL) atau yang disebut sebagai Organisasi Riset (OR).

Baca juga: Studi Terbaru, Sungai-sungai Dunia Sudah Overdosis Antibiotik

Kesempatan yang sangat berharga perlu diikuti dengan melakukan konsolidasi, revitalisasi program dan kegiatan riset serta inovasi terkait permasalahan dan pengelolaan sumberdaya perairan darat di Indonesia.

Organisasi Riset (OR) terkait Pengelolaan Sumber Daya Perairan Darat atau OR Ekohidrologi perlu dibentuk tersendiri mengingat cakupan permasalahan dan dampaknya terhadap pembangunan nasional. OR ini akan menjadi wadah aktivitas penelitian dan pengembangan yang memayungi semua pemangku kepentingan yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Platform program riset lintas disiplin ilmu, terintegrasi secara komprehensif, mampu memecahkan permasalahan nasional dan dapat menjadi rujukan global perlu dipersiapkan. Platform internasional Program IHP UNESCO dapat menjadi dasar pertimbangan dalam mengidentifikasi permasalahan, cara pendekatan serta menyusun program dan kegiatan riset dan inovasi yang diperlukan.

Cakupan kegiatan riset dan inovasi di bawah OR Sumber Daya Perairan Darat dapat diwadahi dalam unit riset sesuai kebutuhan saat ini yaitu: Pusat Riset Sungai dan DAS Pusat Riset Danau dan Reservoir, Pusat Riset Sosio-Hidrologi Pusat Riset Perikanan Darat, dan Pusat Riset Air Cerdas Pertanian.

Lalu, Pusat Riset Pengolahan Air Minum dan Sanitasi, Pusat Riset Pengolahan Limbah Cair, Pusat Riset Pengelolaan Dampak Lingkungan, Pusat Riset Rawa dan Gambut, Pusat Riset Geohidrologi dan Air Tanah, dan Pusat Riset Resiko Dampak Bencana Keairan dan Perubahan Iklim.

Baca juga: Gelembung Ajaib LIPI Bersihkan Sungai Jakarta dari Polusi

Pemutakhiran informasi dan isu-isu strategis terkait sumber daya perairan darat perlu terus dilakukan sesuai dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan dalam scope lokal, regional dan global. Peran Indonesia di panggung internasional akan sangat penting artinya dan perlu dikuatkan dalam mengatasai permasalahan sumberdaya perairan darat nasional dan internasional sebagai bagian dari science diplomacy.

Di samping berbagi ilmu, pengalaman dan sumber daya; permasalahan utama sumber daya perairan darat di Indoensia dapat diselesaikan melalui kerjasama dan sekaligus menjadi perhatian negara-negara lain di dunia.

Dengan konsolidasi program dan kegiatan riset di bawah BRIN ini, pengelolaan sumber daya perairan darat di Indonesia diharapkan dapat dilakukan secara lebih terukur, komprehensif dan berkelanjutan, serta dapat menopang kebijakan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di sektor ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, MSc.

Direktur Eksekutif APCE – UNESCO C2C
Wakil Ketua Komite Nasional IHP Indonesia
Profesor Bidang Teknik Lingkungan – LIPI