Kompas.com - 05/08/2021, 18:11 WIB
Sungai Citarum dipantau dari jembatan Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Senin (12/7/2021). KOMPAS.COM/FARIDASungai Citarum dipantau dari jembatan Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Senin (12/7/2021).

Oleh: Prof. Dr. Ignasius D.A. Sutapa, MSc.

TIDAK dapat dimungkiri bahwa sebagai negara kepulauan yang berada di wilayah khatulistiwa, Indonesia memiliki nilai dan posisi strategis secara geografis, geopolitis, ekonomis dan sumber daya alam.

Dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, sekitar 95.181 kilometer. Posisi alami yang unik ini memungkinkan wilayah nusantara berkelimpahan dengan sumber daya alam hayati dan nir-hayati di darat dan perairannya maupun di laut.

Perairan darat di bumi pertiwi ini sangat luas yaitu sekitar 13.85 juta hektar yang terdiri atas: sungai, rawa, paparan banjir, danau, situ, ranu, dan bendungan. Ekosistem perairan darat mempunyai fungsi yang sangat penting secara ekologis, ekonomis dan sosial.

Habitat perairan darat merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis biota akuatik mulai dari yang berukuran kecil seperti bakteri, plankton, benthos sampai dengan ukuran besar seperti ikan, udang, kepiting dan lain-lain.

Baca juga: Sampah Sungai Ciliwung akan Dijadikan Sumber Listrik, Bagaimana Bisa?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fungsi ekonomis mencakup dukungan terhadap sektor air minum dan sanitasi, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, industri, transportasi, dan pariwisata. Sementara itu sektor pendidikan, olah raga, rekreasi, budaya, dan keagamaan merupakan beberapa contoh kontribusi dari fungsi sosial perairan darat.

Potensi nilai ekonomi dari sumber daya perairan darat diperkirakan dapat mencapai ratusan hingga ribuan trilyun per tahun. Beberapa contoh di antaranya: penyediaan 100 persen akses air minum aman memerlukan anggaran sebesar Rp143 triliun/tahun (PUPR, 2021), pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya air senilai Rp. 40.6 trilyun/tahun (PUPR, 2020), dan produksi perikanan tangkap di perairan umum senilai Rp. 12.72 trilyun/tahun (BPS, 2018).

Lalu, produksi perikanan budidaya senilai Rp. 66.55 trilyun/tahun (Bappenas, 2011), pembangkit listrik tenaga air kapasitas 7.358.400 MWh/tahun setara dengan 1.92 milyar dollar AS/tahun (ESDM, 2014) dan estimasi belanja bidang irigasi pertanian sebesar 9.935 juta dollar AS/tahun (PPSI, 2018).

Besarnya potensi yang dapat disumbangkan kepada perekonomian nasional dari sumber daya perairan darat, menuntut perhatian yang semakin tinggi dari semua pemangku kepentingan untuk mengelolanya dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan.

Perlu diketahui bahwa, posisi geografis di jalur katulistiwa menjadikan wilayah nusantara sangat peka terhadap perubahan yang terjadi dan cenderung menyebabkan penurunan kondisi atau degradasi lingkungan dari aspek kualitas maupun kuantitasnya.

Selain tekanan pemanfaatan melalui aktivitas antropogenik seperti pencemaran, perubahan fungsi lahan serta eksploitasi sumber daya alam; fenomena perubahan iklim global turut berkontribusi dalam perubahan ekosistem dan lingkungannya. Kondisi tersebut sering diperparah oleh meningkatnya frekuensi bencana yang melanda seperti banjir, longsor, gempa bumi maupun cuaca yang sangat ekstrem.

BNPB mencatat 1.441 kejadian bencana sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2021 yang terdiri atas: banjir 599, puting beliung 398, tanah longsor 293 dan kebakaran hutan 108 kejadian. Kerugian yang ditimbulkan berupa korban jiwa meninggal dunia, hilang, luka-luka serta harus mengungsi. Sementara kerugian material diantaranya kerusakan rumah, fasilitas umum, perkantoran dan sarana jalan dan saluran irigasi.

Baca juga: Riset Buktikan, Sungai Ciliwung Termasuk Sungai Terkotor di Dunia

Dalam upaya untuk mengelola dan mangatasi permasalahan terkait sumber daya perairan darat, Indonesia dapat mengacu pada platform program bersama yang disebut sebagai Intergovernmental Hydrological Program (IHP) yang ditetapkan oleh badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui UNESCO dan terbagi dalam beberapa fase.

UNESCO, 2014 Tema Program IHP UNESCO Fase VIII

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.