Presiden Jokowi Ingin Angka Stunting Jadi 14 Persen di Tahun 2024

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya untuk menurunkan angka stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. turun dari angka stunting 24,4 persen pada 2021.

Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebagai pelaksana percepatan penurunan angka stunting nasional. BKKBN pun harus memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran untuk menurunkan angka stunting.

“Kami di BKKBN ini yang ditunjuk sebagai pelaksana di lapangan terutama, kami harus mengawal apakah intervensi itu bisa tepat sasaran,” papar Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam konferensi pers, Selasa (11/01/2022).

Dijelaskan Hasto, ada dua jenis intervensi yang dilakukan untuk percepatan penurunan stunting yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik.

Intervensi spesifik berkaitan dengan penyebab langsung stunting, umumnya di sektor kesehatan. Intervensi ini ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan kepada ibu sebelum masa kehamilan.

Sementara intervensi sensitif berhubungan dengan penyebab tidak langsung yang dilaksanakan lintas sektor pemerintahan. Sasarannya adalah masyarakat umum di lokus tertentu, dan tidak khusus untuk 1.000 HPK

“(Intervensi) sensitif ini pengaruhnya cukup besar, 70 persen pengaruhnya, di antaranya adalah lingkungan yang bersih, air bersih tersedia, kemudian kemiskinan, pendidikan, itu adalah faktor-faktor yang sifatnya sensitif,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghitung target penurunan stunting sekitar 2,7 persen per tahunnya apabila ingin mencapai angka 14 persen di tahun 2024.

"Untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung pada intervensi spesifik dan 70 persen bergantung kepada intervensi sensitif. Kami di Kemenkes membantu kepala BKKBN di intervensi gizi spesifik," ujar Menkes Budi.

Dia memaparkan, beberapa upaya yang akan dilakukan Kemenkes untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, antara lain intervensi spesifik sebelum bayi lahir dan sesudah lahir.

Untuk intervensi spesifik sebelum lahir, upaya percepatan penurunan stunting yang dilakukan meliputi:

- Mengubah Peraturan Menteri Kesehatan terkait pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.

"Kita sudah mengubah Permenkes yang tadinya hanya memberikan tablet tambah darah menjadi mengonsumsi," jelas Budi

- Meningkatkan konsultasi ibu hamil di pusat pelayanan kesehatan yang sebelumnya hanya empat kali sekarang ditambah menjadi enam kali.

"Supaya kalau ada perkembangan yang kurang bagus dari kehamilan, sehingga menyebabkan stunting dokter bisa tahu dan bisa melakukan intervensi medis," sambung dia.

- Menyediakan alat ultrasonografi (USG) di seluruh puskesmas di Indonesia untuk melihat perkembangan janin sebelum lahir. Saat ini, Budi mencatat alat USG yang tersedia di puskesmas baru 2.000 unit.

Sementara itu, intervensi spesifik sesudah lahir yang akan dilakukan di antaranya:

1. Bayi usia kurang dari 6 bulan harus diberikan ASI eksklusif

2. Anak usia 6 sampai 23 bulan harus mendapatkan makanan pendamping ASI (MP-ASI).

"Sesudah pemberian ASI harus diberikan protein hewani, bukan hanya diberikan kalori saja, bukan hanya karbohidrat jadi semua makanan harus difokuskan ke protein hewani. Satu telur satu hari, balita juga harus diberikan susu UHT, bukan susu kental manis," paparnya.

3. Melengkapi alat pengukur berat dan pengukur tinggi bagi balita di seluruh desa, yang awalnya hanya berada di puskesmas saja.

"Kita akan bikin itu digital kalau bisa, jadi pelaporannya tidak manual lagi," tutur Budi.

Jika saat diukur di posyandu, berat badan anak kurang dari standar maka harus segera dirujuk ke puskesmas, namun jika tinggi anak kurang (stunting) akan dirujuk ke rumah sakit.

Menkes Budi mengatakan, proses rujukan bagi bayi yang mengalami stunting akan dipermudah dan bisa ditanggung BPJS di rumah sakit.

4. Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap untuk melawan penyakit.

Di samping itu, Hasto mengungkapkan ke depannya akan ada pendampingan pra-nikah bagi pasangan yang ingin menikah dan berencana memiliki anak.

"Tiga bulan sebelum (menikah) akan kita dampingi. Mudah-mudahan setelah ini bisa kita launching bersama pak Menkes, pak Menteri Agama bahwa sebelum nikah diperiksa dahulu dan pemeriksaannya sangat sederhana hanya Hb, lingkar lengan atas, tinggi badan, berat badan," pungkasnya.