OIKN Minta Anggaran Tambahan Rp 3,1 Triliun buat Tahun Depan

Hal ini disampaikan Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Alokasi anggaran tambahan terbesar adalah untuk Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana yakni sebesar Rp 2.112.554.820.000 atau Rp 2,1 triliun.

OIKN juga harus siap menjaga kualitas dan kesinambungan antara fasilitas dan keberlanjutan sesuai dengan rencana pembangunan IKN, sebagai smart and sustainable forest city.

"Itu identifikasi dari kami tentu nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut, intinya kalau beberapa jenis infrastruktur dan fasilitas diserahkan kepada kami tentu harus ada biaya-biaya untuk operasi dan pemeliharaan," ucap Bambang.

Sementara Pimpinan Rapat Banggar DPR RI pada kesempatan yang sama juga telah menyetujui anggaran penambahan RKA tahun 2024 sejumlah Rp 434.004.049.000 atau Rp 434 miliar.

Detail alokasi anggaran tambahan tersebut adalah untuk pembiayaan hal berikut:

• Konsultan operation readiness pembangunan infrastruktur IKN: Rp 27.200.000.000,
• Pembangunan/pengadaan 5 (lima) tower/rusun untuk pegawai Otorita IKN: Rp 893.717.504.000,
• Biaya operasional pemeliharaan gedung/bangunan di Kawasan IKN (termasuk Hunian Pekerja Konstruksi): Rp 409.480.351.000,
• Penyediaan dan pengelolaan layanan angkutan umum massal KIPP 1A: Rp 500.000.000.000,
• Sarana pemadam kebakaran (peralatan penyelamatan, mobil Damkar): Rp 265.554.000.000, dan
• Kebijakan bidang sarana dan prasarana, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan: Rp 16.602.965.000.

Sedangkan untuk Kedeputian lain yakni memiliki alokasi anggaran sebesar:

• Sekretariat OIKN: Rp 182.863.382.000,
• Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital: Rp 466.640.740.000, dan
• Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam: Rp 387.607.572.000.