Sayembara Desain Arsitektur Gedung Kantor LPS Digelar, Total Hadiah Rp 400 Juta

Plt. Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS Rudi Rahman mengatakan melalui sayembara ini, diharapkan LPS dapat mewujudkan kantor pusat LPS yang ikonik, smart dan eco-friendly sesuai ketentuan Otoritas IKN.

“Sayembara ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap profesi arsitek yang terus berkontribusi langsung terhadap proses pembangunan infrastruktur Indonesia khususnya dalam pengembangan kawasan di IKN,” ujar Rudi di Jakarta, Jumat (28/07/2023).

Untuk mendukung acara sayembara ini, LPS turut menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

Pemilihan metode sayembara ini dilakukan untuk menampung berbagai aspirasi dan gagasan sekaligus memberi kesempatan bagi arsitek di Indonesia, untuk berpartisipasi dalam membangun LPS dengan memberikan karya desain terbaik.

Untuk tahapan sayembara sendiri akan dilaksanakan di Jakarta tepatnya di Gedung Jakarta Design Center.

Periode pendaftaran akan dimulai pada 20 Juli hingga 30 Agustus 2023. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tata cara sayembara pada 28 Juli 2023.

Batas pengumpulan karya dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2023. Setelah itu, sayembara akan masuk pada penjurian tahap I pada 30 Agustus hingga 4 September 2023 dan, penjurian tahap II pada 11 September 2023.

Nantinya, kriteria penilaian dalam Sayembara Proyek Desain Arsitektur Gedung Kantor LPS di IKN terbagi menjadi tiga.

Pertama, perencanaan dan perancangan dengan bobot sebesar 65 persen. Kedua, elemen-elemen berwawasan hijau (green building) dengan bobot sebesar 15 persen. Ketiga, ekspresi rancangan dengan bobot sebesar 20 persen.

Sayembara desain kantor LPS di IKN ini menjadi salah satu momentum dalam tahap perencanaan pembangunan Lahan LPS di IKN sebagai kantor pusat.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dari UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.

Selain itu, fungsi utama dari Kantor Pusat LPS di IKN ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yaitu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga sektor keuangan nasional.