Tak Cuma Perbaikan, Kawasan Pejalan Kaki di Jakarta Perlu Terapkan Konsep Ini

Meski demikian, memperbaiki kawasan pejalan kaki saja tidak cukup. Diperlukan implementasi konsep active frontage untuk menunjang kenyamanan pejalan kaki.

Konsep active frontage menghasilkan tata kota yang berpihak pada kelangsungan hidup manusia dengan cara membentuk komunikasi antara pejalan kaki dan bangunan.

Selain itu, mendorong perencanaan kota Jakarta ke arah pergerakan hijau dengan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

“Hasilnya adalah liveable dan walkable city,” ucap Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta Doti Windajani dalam rilis pers, Kamis (22/12/2022).

Konsep ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Namun agar bisa terimplementasi dengan baik, Doti mengungkapkan perlu adanya koordinasi lanjutan dengan banyak pihak.

Khususnya dalam hal mengalihkan sistem penurunan atau penjemputan dari jalan utama ke sisi bangunan.

“Pemilik lahan, developer dan pengelola kawasan Transit Oriented Development (TOD) harus memastikan sistem pergerakan di kawasan tersebut terwujud seamless connectivity,” jelasnya.

Pasalnya, untuk bisa menunjang keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan active frontage, diperlukan berbagai regulasi dan persyaratan.

Beberapa di antaranya, penetapan daerah milik jalan dengan minimal 10 meter untuk menjaga skala ruang kota, lebar minimal trotoar 3–5 meter, arkade, dan juga peneduh berupa pohon maupun kanopi.

Doti juga menyarankan untuk menggunakan material yang bisa menurunkan dampak Urban Heat Island (UHI) dan memperbaiki kualitas suara dalam kota.