113 Rumah Buruh Tani dan Peternak Sapi di Malang Dibedah

Ini merupakan bagian dari pelaksanaan BSPS untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) sekaligus penghapusan kemiskinan ekstrem (PKE) di Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan hal ini dalam siaran pers, Rabu (9/11/2022).

"Khusus di Desa Ngabab, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, kami siap menyelesaikan BSPS sejumlah 113 unit dengan anggaran Rp 2,26 miliar," ucapnya.

Iwan menjelaskan, pihaknya juga siap menjadikan Desa Ngabab sebagai percontohan Kampung/Desa BSPS.

Caranya, berkolaborasi Baznas maupun sektor swasta lewat dana corporate social responsibility (CSR) untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang layak.

Salah seorang penerima program BSPS di Desa Ngabab, Hariyadi (37), bersama isterinya, Ramiati mengungkapkan keluarganya tidak pernah menduga bisa membangun rumah menjadi layak huni.

Hal ini ditambah dengan dirinya seorang buruh tani dan bekerja serabutan dan tidak memiliki penghasilan tetap.

"Saya hanya bekerja sebagai buruh tani yang hanya dibayar Rp 50.000 selama bekerja setengah hari di ladang. Itu pun kalau ada yang meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan tani ya kalau tidak ada ya nggak kerja," curhatnya.

Sejak mendapatkan sosialisasi BSPS di Balai Desa Ngabab, Haryadi mulai yakin bahwa rumah layak adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

"Alhamdulillah, sekarang rumah saya jadi lebih layak karena sudah dibangun berkat BSPS dan berharap kegiatan ini dilanjutkan ke depan," klaimnya.

Menurut Hariyadi, dia mendapat pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), mulai dari sosialisasi hingga saat proses pembangunan.

"Dan pastinya BSPS ini gratis dan tidak ada potongan sama sekali," tandasnya.