Rencana Detail Pembangunan Gereja HKBP di Kota Cilegon

Namun, hingga saat ini ribuan umat itu belum memiliki rumah ibadah representatif dan layak untuk digunakan. Hal ini karena rencana pembangunan gereja tak kunjung dapat izin untuk direalisasikan.

Padahal, para pengurus HKBP sudah merencanakan pendirian rumah ibadah ini sejak tahun 2002, dan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Lantas, apa kendalanya?

Ketua Panitia Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon Jamister Manullang mengatakan, Lurah Gerem belum melakukan validasi dan pengesahan atas persyaratan dukungan pendirian gereja.

"Kami telah memenuhi persyaratan dukungan minimal 60 tanda tangan kepala keluarga (KK), sampai saat ini Lurah Gerem belum melakukan validasi dan pengesahan," ungkap Jamister kepada Kompas.com, Sabtu (18/9/2022).

Sampai saat ini, imbuh Jamister, panitia telah mengumpulkan sebanyak 70 tanda tangan persetujuan dari warga, lengkap beserta Kartu Keluarga.

Selain belum mendapatkan pengesahan dari Lurah Gerem, panitia juga terkendala penilaian Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Cilegon.

Jamister mengungkapkan, FKUB menilai syarat administrasi pendirian Gereja HKBP masih belum lengkap. Kendati demikian, panitia tak patah semangat.

Mereka terus melakukan tindak lanjut dan mengawal persyaratan administrasi. Namun, hingga kini FKUB tak kunjung memberikan respons apa pun.

Lepas dari itu, Jamister menceritakan rencana detail konstruksi gereja. Struktur bangunan gereja hanya satu lantai dengan luas penggunaan (usable area) 3.915 meter persegi.

Lokasi gereja direncanakan di atas lahan seluas 4.400 meter persegi di Linkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Lahan ini diperoleh dari hasil tukar guling antara pengurus HKBP Resort Serang dengan PT Nusa Raya Putra Mandiri. Transaksi tukar guling lahan difasilitasi oleh Wali Kota Cilegon 1999-2004 dan 2004-2009 Tubagus Aat Syafa'at.

Mengapa pengurus HKBP Resort Serang ikut terlibat? Jamister menjelaskan, karena selama ini jemaat HKBP Cilegon beribadah di Gereja HKBP Resort Serang.

Pendeta HKBP Maranatha Cilegon Hotman Marbun menambahkan, jemaat terpaksa beribadah di Kota Serang dengan jarak 80 kilometer.

Tentu saja, jarak jauh ini membutuhkan mobilitas, fasilitas, biaya, waktu, dan tenaga tak murah.

“Ini dasar kita untuk mengajukan pendirian rumah ibadah. Bahwa ini adalah sebuah kebutuhan, di samping memang sebuah Hak Asasi Manusia yang melekat untuk tiap-tiap orang untuk melaksanakan ibadahnya," ujar Hotman.

Untuk diketahui, Gereja HKBP Resort Serang membuka layanan ibadah sebanyak sembilan kali dari pukul 06.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

“Kepada masyarakat kota Cilegon, kami warga jemaat HKBP sudah turut membangun. Lahir, tumbuh dan berkembang di kota ini. Jadi, kota ini menjadi bagian kehidupan warga jemaat HKBP," cetus Hotman.

Dia bersama panitia akan tetap memperjuangkan pendirian gereja.

Mereka berpegangan pada Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada Bab 9 pasal 53 ayat 2 dan 3, menyatakan bahwa waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh pejabat pemerintahan, apabila dalam batas waktu pejabat pemerinta tidak melakukan keputusan/tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

“Sekalipun Lurah tidak mau mengesahkan, kami tetap menjalankan administrasi sampai ke Kantor Kementerian Agama Kota Cilegon. Namun, ini juga menjadi kendala, karena tidak ada surat pengesahan dari kelurahan," kata Jamister.

Sebelumnya Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, proses perizinan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cikuasa, Gerem, Kota Cilegon, belum sampai di tingkat Wali Kota.

Helldy mengungkapkan, proses izin pembangunan gereja masih dalam proses di tingkat kelurahan. Namun, ramai diberitakan sebelumnya, Helldy Agustian bersama Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta ikut menandatangani petisi penolakan pendirian gereja tersebut.

"Memang semua lagi dalam proses. Proses masih di tingkat kelurahan, jadi belum pernah sampai di Walikota. Adapun yang diberikan kemarin itu adalah sebagai informasi menjalankan prosesnya," kata Helldy saat ditemui di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta, Rabu (14/9/2022).