Anggaran Perumahan Baru Terserap Rp 4,29 Triliun dari Total Rp 9 Triliun

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jendral Penyediaan Perumahan, Khalawi Abdul Hamid dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (31/7/2021) di Gedung DPR RI.

“Realisasi anggaran per 30 Agustus 2021 adalah sebesar Rp 4,29 triliun atau 47,58 persen dengan progres pembangunan fisik sebesar 45,73 persen,” jelasnya.

Ia mengaku realiasi ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan Ditjen Cipta Karya yang mencapai 77,06 persen.

Namun Khalawi berjanji dengan adanya dukungan dari pihak DPR, maka pihaknya bisa memenuhi target dalam waktu dekat.

Menurut Khalawi, Pagu awal Ditjen Perumahan TA 2021 sebesar Rp 8,09 triliun. Namun harus dilakukan penyesuaian untuk mendukung penanganan Covid-19 secara nasional.

“Ada 4 tahap refocusing yang kami lakukan, yakni tahap I Rp 784, 95 miliar, tahap II Rp 1,40 miliar, tahap III Rp 30 miliar dan tahap IV 446,4 miliar sehingga totalnya Rp 1,26 triliun,” jelasnya.

Penyesuaian pagu juga dilakukan karena adanya tambahan BA 999 sebesar Rp 600 miliar untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), serta percepatan dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar Rp 1,5 triliun.

“Karena itu, pagu akhir Ditjen Perumahan menjadi Rp 9,02 trilun,” tegas Khalawi.

Dampak dari refocusing anggaran ini adalah adanya beberapa kegiatan pembangunan di Kawasan Industri Batang yang tidak bisa dilaksanakan sehingga akan dilanjutkan penyelesaiannya pada tahun 2022.

Kemudian, penundaan terhadap kegiatan pembangunan Rusun di Kawasan Industri Subang, Rusun Asrama Pendidikan TInggi dan Pendidikan Keagamaa, kegiatan Foof Estate di Kalimantan Tengah serta kegiatan penyediaan sebagian rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah khusus.

Ditjen Perumahan juga telah melakukan penghematan belanja barang serta relaksasi kegiatan single years contract (SYC) menjadi multi years contract (MYC).

Sedangkan realisasi keuangan program Padat Karya mencapai Rp 2,16 triliun atau 48.9 persen dari total anggaran Rp 4,42 persen.

Progres serapan tenaga kerjanya baru mencapai 160.798 orang atau 41,39 persen dari total target serapan 388,48 orang pekerja.