Perlukah Lembaga Peradilan Menggunakan Artificial Intelligence? (Bagian I)

MASIFNYA perkembangan teknologi digital mendorong berbagai negara mulai menerapkan Artificial Intelligence (AI) untuk tugas-tugas pengadilan.

Uni Eropa misalnya, dalam pemanfaatan AI di lembaga Yudikatif, terlebih dulu telah menetapkan regulasi dan pedoman etika penggunaannya.

Penetapan dasar hukum dan pedoman ini menjadi unsur utama, di samping membangun platform digital berbasis AI untuk pengadilan. Pemanfaatan AI di pengadilan tentu sangat berbeda dan memiliki karakteristik khusus.

AI di pengadilan

Pertama, yang harus dipahami jika ingin menerapkan AI di pengadilan, adalah mengetahui kebutuhan pengadilan itu sendiri.

Jika pengadilan dihadapkan pada tumpukan perkara, keterbatasan jumlah hakim dan panitera, serta target waktu penyelesaian kasus yang ketat, maka tentu AI akan menjadi kebutuhan dan solusi.

Hal ini berbeda dengan model lembaga ajudikasi non litigasi seperti lembaga Arbitrase. Karena mungkin jumlah perkaranya tidak semasif pengadilan akibat dibatasi oleh kompetensi absolutnya dan sifatnya pengadilannya yang tertutup.

Terlepas dari feneomena penggunaan AI seperti Guangzhou China, misalnya, lembaga Arbitrase di Indonesia untuk saat ini akan lebih membutuhkan infrastruktur platform digital berupa court room, sebatas untuk memenuhi proses persidangan online, konversi voice to text, translasi online, dan tidak berupa chatbot berkekuatan AI.

Kedua, terkait teknologi apa yang paling tepat digunakan. Harus dipahami bahwa tidak semua platform digital itu berkekuatan atau berbasis AI.

Untuk pengadilan yang menangani begitu banyak perkara seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, keberadaan teknologi berbasis AI menjadi relevan.

Untuk MK dan MA, model platform AI yang diperlukan tidak hanya sebatas platform AI untuk manajemen dan administrasi serta fasilitasi ruang sidang, seperti proses persidangan online, konversi voice to text, translasi online. Ke depan diperlukan juga chatbot GenAI untuk fasilitasi para hakim dan panitera dalam menangani substansi perkara.

Ketiga, AI yang digunakan harus users familiar. Mudah digunakan dan tidak merepotkan penggunanya.

Seperti dipahami bahwa AI Generatif seperti chatbot sangat tergantung pada instruksi dan pertanyaan yang tepat. Halusinasi AI kerap dipicu karena mis-komunikasi antara AI dan manusia penggunanya.

Keempat, unsur Legal Compliance atau kepatuhan hukum adalah hal yang tak dapat ditawar. Apalagi jika AI diterapkan di lembaga Yudikatif yang sarat persoalan hukum.

Perlu ditetapkan pedoman dan kriteria bidang apa saja yang dapat menjadi cakupan penerapan AI dan bidang apa yang menjadi kobolehan dan ketidakbolehan.

Hal-hal yang menjadi etika dan kepatutan, juga termasuk yang harus ada dalam regulasi implementasi dan pedoman internal lembaga pengadilan di ranah ini.

Untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan, lembaga seperti MK dan MA perlu membuat peraturan khusus tentang AI dan tentang Pelindungan Data Pribadi jika ingin menerapkan AI.

Kelima, hal yang juga penting adalah good governance dan penerimaan users. Good governance termasuk di dalamnya transparasi dan akuntabilitas adalah keniscayaan. Jika hal ini terpenuhi, maka tidak ada celah bagi users untuk tidak menerima kinerja AI.

Praktik Eropa

Council of Europe European Commission for the efficiency of justice (CEPEJ) atau Komisi Eropa untuk Efisiensi Keadilan pada 2018 telah mengadopsi teks Eropa pertama yang menetapkan prinsip-prinsip etika terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem peradilan.

Piagam ini memberikan kerangka prinsip-prinsip yang dapat memandu para pembuat kebijakan, legislator, dan profesional di bidang peradilan, ketika mereka menghadapi pesatnya perkembangan AI dalam proses peradilan nasional.

CEPEJ menyatakan bahwa penerapan AI di bidang peradilan dapat berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas peradilan.

Penerapan AI harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan melindungi hak-hak dasar sesuai Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR) prinsip Perlindungan Data Pribadi.

CEPEJ menekankan pentingnya untuk memastikan bahwa AI menjadi alat yang melayani kepentingan umum, dan penggunaannya tetap menghormati hak-hak individu.

Dalam rilis Komisi Eropa "CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence (AI) in judicial systems and their environment" (c) 2024 menjelaskan 5 prinsip inti yang harus dihormati di bidang AI dan keadilan.

Pertama, prinsip penghormatan terhadap hak-hak dasar, memastikan bahwa desain dan implementasi alat dan layanan kecerdasan buatan sesuai dengan hak-hak dasar.

Kedua, prinsip non-diskriminasi, khususnya mencegah berkembangnya atau intensifikasi diskriminasi antarindividu atau kelompok individu

Ketiga, prinsip kualitas dan keamanan, berkaitan dengan pemrosesan keputusan dan data peradilan, menggunakan sumber bersertifikat dan data tidak berwujud dengan model yang disusun secara multidisiplin, dalam lingkungan teknologi yang aman.

Keempat, prinsip transparansi, ketidakberpihakan dan keadilan, membuat metode pemrosesan data dapat diakses dan dipahami, mengizinkan audit eksternal.

Kelima, prinsip “di bawah kendali pengguna”, mengecualikan pendekatan preskriptif dan memastikan bahwa pengguna adalah aktor yang mempunyai informasi dan dapat mengendalikan pilihan mereka.

CEPEJ, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini. Termasuk dalam pemrosesan putusan pengadilan dan penggunaan algoritmanya.

Baca artikel selanjutnya: Perlukah Lembaga Peradilan Menggunakan Artificial Intelligence? (Bagian II-Habis)