Bahas Omnibus Law, Ernest Prakasa Singgung soal Ketidakadilan

Kompas.com - 09/10/2020, 16:48 WIB
Ernest Prakasa sutradara film Imperfect saat promo film di di Kantor Redaski Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta,Rabu ( 4/12/2019). KOMPAS.com/DIENDRA THIFAL RAHMAHErnest Prakasa sutradara film Imperfect saat promo film di di Kantor Redaski Kompas.com, Menara Kompas, Jakarta,Rabu ( 4/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sineas sekaligus komika Ernest Prakasa menyinggung soal ketidakadilan ketika membahas soal polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui fitur IGTV di akun Instagram-nya.

Dikutip Kompas.com, Jumat (10/10/2020), Ernest mengatakan, dia merasa perlu membahas UU yang baru disahkan pada 5 Oktober lalu itu.

"Gua akan bahas sangat personal buat gua, yang bikin gua resah yang bikin gua merasa perlu membahas adalah rasa ketidakadilan, kalau gua pribadi," kata Ernest.

Suami penulis Meira Anastasia itu menyebutkan beberapa poin pembahasan yang dipermasalahkan para pekerja, salah satunya tentang periode kontrak pekerja. 

Baca juga: Soal Omnibus Law, Ernest Prakasa: UU Perlu Mencapai Titik Sepenuhnya Baik

"Tentang karyawan kontrak, karyawan kontrak sebelumnya di undang-undang Ketenagakerjaan itu ada peraturannya teman-teman, ada periodenya karyawan kontrak itu maksimal 2 + 1," tutur Ernest. 

"Jadi 2 tahun ditambah 1 tahun kalau sudah 3 tahun itu sudah enggak bisa lagi karyawan kontrak, harus diangkat jadi karyawan tetap, jadi masa depannya lebih terjamin," sambungnya.

Bagi Ernest, tentu saja hal itu tidak adil bagi para pekerja karena hanya menguntungkan pihak perusahaan saja.

"Sekarang tidak ada lagi pengaturan tentang periode maksimal karyawan kontrak, jadi yang terjadi apa? lu bisa seumur hidup jadi karyawan kontrak," ucap bintang film Cek Toko Sebelah itu.

"Bedanya apa sih? buat yang belum kerja nih, ya, bedanya apa sih karyawan kontrak sama karyawan tetap, fasilitas bedanya teman-teman, jenjang karier. Nah itu poin yang menurut gua sebuah ketidakadilan terhadap karyawan atau buruh atau tenaga kerja," tambahnya.  

Baca juga: Iwan Fals: Kalau Kecewa dengan Omnibus Law, Gugat Saja ke MK

Adapun, beberapa pekan terakhir terjadi demonstrasi di beberapa daerah di Indonesia yang menolak pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja. 

Para pendemo meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengesahan UU tersebut.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X