Gerakan Tenda Mahasiswa Pro-Palestina dan Paradoks Demokrasi AS

HAMPIR sudah dua pekan gerakan mahasiswa antigenosida dan pro-Palestina di Amerika Serikat berlangsung, tak kurang setidaknya ada 100 kampus di negeri tersebut dan ribuan mahasiswa mulai dari kampus bergengsi Ivy League seperti University of California Los Angeles (UCLA), MIT, Georgetown University, Harvard University, Yale University, dan lainnya.

Aksi itu merembet ke kampus-kampus di negara-negara Barat lainnya, seperti di Kanada, Australia, dan Eropa.

Polisi telah menangkap lebih dari 2.100 orang selama protes pro-Palestina di kampus-kampus di seluruh Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir.

Polisi kadang-kadang menggunakan peralatan antihuru hara, kendaraan taktis dan perangkat flash-bang untuk membersihkan tenda perkemahan dan bangunan yang diduduki.

Demonstrasi itu dimulai di Colombia University pada 17 April. Para mahasiswa menyerukan diakhirinya perang Israel-Hamas, yang telah menewaskan lebih dari 34.000 warga Palestina di Jalur Gaza, menurut Kementerian Kesehatan di sana.

Dalam aksinya, mahasiswa mendirikan tenda-tenda di dalam kampus sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah AS, Israel dan kebijakan kampus yang dianggap proterhadap Israel.

Gerakan mahasiswa dan akademisi itu dilakukan lintas agama, lintas ras dan para pegiat kemanusiaan lainnya. Bentuk solidaritas terhadap Gaza dan rakyat Palestina.

Beberapa aksi unjuk rasa menampilkan slogan "from the river to the sea" atau berarti dari sungai ke laut dalam bahasa Indonesia.

Frasa tersebut merujuk pada aspirasi untuk Tanah Air Palestina yang mencakup keseluruhan Tanah Suci - yang meliputi wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat dan Gaza - membentang dari Sungai Jordan ke Laut Mediterania.

Gelombang gerakan protes pro-Palestina sebenarnya telah dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat sipil di Amerika Serikat sebelumnya, yang merespons tindakan kesewenangan Israel di Gaza.

Namun, gerakan masyarakat sipil tersebut terjadi di luar kampus. Seperti aksi di jalanan dengan pawai besar-besaran mendukung kemerdekaan Palestina.

Sementara saat ini, masyarakat kampus selain sudah sangat jengah melihat perilaku antikemanusiaan oleh Israel yang melakukan genosida di Gaza, juga menuntut pemerintah AS menghentikan bantuan persenjataan dan politik ke Israel.

Selain itu, menuntut pihak kampus melakukan divestasi terkait banyak aset yang dilakukan oleh Israel di kampus-kampus AS. Mereka juga menuntut pemutusan kerja sama kampus dengan perusahaan terafiliasi Israel.

Gelombang besar aksi masyarakat kampus Pro-Palestina di AS itu merembet secara global ke negara-negara tetangga di Barat seperti di Kanada, Meksiko, Eropa, hingga ke Australia.

Seperti mahasiswa dari McGill University dan Montreal University Kanada dan kampus lainnya mendirikan puluhan tenda di kampus untuk mengecam perang Israel di Jalur Gaza, dan menuntut agar universitas mereka melakukan divestasi dari perusahaan mana pun yang terlibat dalam pelanggaran Israel.

Aksi serupa juga dilakukan di Melbourne University Australia dan Science Po University Perancis sejak akhir April lalu.

Solidaritas mahasiswa global pro-Palestina ini menjadi gerakan baru di luar gerakan jalanan yang menuntut penghentian Perang Israel-Palestina yang selama ini banyak dilakukan.

Standar ganda dan paradoks demokrasi AS

Demonstrasi tersebut merupakan gelombang protes mahasiswa terbesar dan berkepanjangan yang mengguncang kampus-kampus AS sejak protes Perang Vietnam pada 1960-an dan 70-an.

Protes mahasiswa telah “mengungkapkan banyak kontradiksi dalam wacana politik di AS dan juga di Kanada”, kata Barry Eidlin, seorang profesor sosiologi di McGill University Kanada.

Jajak pendapat Pew Research Center baru-baru ini menemukan bahwa 33 persen warga Amerika berusia antara 18 dan 29 tahun mengatakan mereka lebih bersimpati pada warga Palestina dibandingkan warga Israel – jauh lebih bersimpati terhadap generasi yang lebih tua.

Hanya 16 persen warga Amerika yang berusia di bawah 30 tahun mengatakan mereka mendukung pemerintah AS memberikan lebih banyak bantuan militer kepada Israel dalam perang Gaza.

Selama ini, Amerika Serikat dan Barat selalu menggaungkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan berpendapat di depan publik, dan penegakan HAM di seluruh dunia.

Namun dalam kasus kekerasan yang dilakukan Israel di Gaza yang telah membunuh lebih dari 34.000 nyawa manusia, AS tidak pernah bersuara, bahkan malah mendukung dengan bantuan militer dan politik.

Bulan April lalu, AS bahkan mengeluarkan kebijakan bantuan untuk perang di Israel, Ukraina dan Taiwan sebanyak Rp 1400 triliun.

Pemerintah AS dan negara-negara Barat lainnya yang mengatakan bahwa mereka mempromosikan hak asasi manusia, tetapi memberikan dukungan yang teguh kepada Israel.

Universitas-universitas yang mengatakan bahwa mereka mendukung kebebasan berekspresi, tetapi mengirimkan polisi untuk membubarkan protes damai.

Aparat keamanan banyak melakukan penangkapan disertai kekerasan masuk kampus menangkap lebih dari 2.000 mahasiswa.

Di sisi lain, mengamati protes kampus, DPR AS mengesahkan RUU yang mendefinisikan kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme.

DPR AS akan mengesahkan perubahan Undang-Undang Hak Sipil 1964 yang memperluas definisi antisemitisme dalam aturan tersebut. Dengan mencakup ”segala narasi ataupun tindakan yang mengkritik Israel sebagai negara Yahudi”.

Kebijakan itu akan menangkap siapapun yang menyuarakan Anti-Israel dianggap kritik ilegal.

Joe Biden pada Kamis (2/5/2024), mengatakan bahwa kebebasan berekspresi harus berjalan. Di waktu yang hampir bersamaan, polisi federal banyak menangkapi mahasiswa atas tuduhan menduduki kampus-kampus.

Tindakan polisi menghadapi aksi di kampus yang menjadi pusat demokrasi mahasiswa 'Negeri Paman Sam' itu menuai kecaman banyak pihak, tidak terkecuali badan hak asasi manusia (HAM) PBB.

Pengerahan polisi yang kerap represif dalam menghentikan demonstrasi pro-Palestina mengancam kebebasan berekspresi. Paradoks demokrasi yang dipertontonkan oleh AS.

Mahasiswa yang pro-Palestina ditangkap atau menolak membubarkan diri dalam aksi ini diancam dengan skorsing masa pendidikan hingga ancaman dikeluarkan dengan tidak hormat atau drop out.

Tak heran, sikap standar ganda AS yang selama ini sering mendikte dengan atas nama kebebasan bersuara, demokrasi, HAM, hanya berlaku bagi kelompok atau negara yang dianggap tidak sesuai kepentingan AS.

Salah satunya seperti melalui National Endowment for Democracy (NED) memberi bantuan besar terhadap propaganda melalui media massa dan melalui organisasi internasional yang sering mengatasnamakan HAM, seperti ke organisasi World Uighur Congress (WUC) dan Center for Uighur Studies (CUS) yang mengkampanyekan seolah ada pelanggaran HAM di Xinjiang oleh Tiongkok ke negara-negara mayoritas Muslim seperti di Indonesia dan Malaysia.

Namun dalam perilaku yang nyata genosida oleh Israel di Palestina, AS dan Barat malahan mendukung besar-besaran lewat jalur politik, militer hingga ekonomi.

Kita berharap gelombang resonansi gerakan mahasiswa di AS yang menyuarakan pro-Palestina menjalar menjadi gerakan global yang tak hanya di kampus-kampus, tapi juga aksi nyata lainnya dari masyarakat sipil dunia. Sehingga segera tercapai perdamaian di Palestina. Semoga!