Hamas Terima Usulan Gencatan Senjata di Gaza, Jeda Perang 7 Bulan

JALUR GAZA, KOMPAS.com - Kelompok Hamas pada Senin (6/5/2024) akhirnya menerima usulan untuk gencatan senjata di Gaza Palestina. Jeda perang yang disetujui ialah tujuh bulan lamanya.

Hal itu dilakukan lantaran Israel pada hari Senin pagi memerintahkan warga Palestina untuk mengevakuasi diri dari Kota Rafah.

Israel telah lama menjanjikan invasi di Kota Rafah yang padat penduduk tersebut, sebagai lanjutan dari perang Israel-Hamas.

Baca juga: Meski Rafah Dievakuasi, Hamas Tetap Lanjutkan Perundingan Gencatan Senjata

Pengumuman Hamas membuat massa bersorak ke jalan di tengah air mata kebahagiaan, nyanyian "Allahu Akbar" (Tuhan Yang Maha Besar) dan penembakan di udara.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan usulan tersebut jauh dari tuntutan penting Israel.

Namun pemerintah akan mengirim perunding untuk melakukan pembicaraan guna memanfaatkan potensi mencapai kesepakatan.

Sedangkan sekutu Israel yakni Amerika Serikat (AS) mengatakan, pihaknya sedang meninjau tanggapan dari Hamas.

Dikutip dari AFP pada Selasa (7/5/2024) pagi, anggota Hamas Khalil al-Hayya mengatakan kepada saluran Al Jazeera yang berbasis di Qatar bahwa proposal yang disetujui oleh Hamas mencakup gencatan senjata tiga tahap.

Dia mengatakan, hal itu mencakup penarikan total pasukan Israel dari Gaza, kembalinya warga Palestina yang menjadi pengungsi akibat perang dan pertukaran sandera-tahanan, dengan tujuan “gencatan senjata permanen”.

Baca juga: Israel Perintahkan Evakuasi Warga dari Rafah Gaza Sebelum Serangan Terjadi

Sementara itu, militer Israel mengulangi seruan sebelumnya kepada penduduk Rafah timur untuk mengungsi saat mereka mempersiapkan invasi darat di kota Gaza selatan.

Memperbarui seruan agar orang-orang pergi, juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan pesawat Israel menargetkan lebih dari 50 sasaran teror di wilayah Rafah pada hari Senin.

Sebagai tanggapan, sayap bersenjata Hamas mengatakan militannya meluncurkan roket dari Gaza menuju Israel selatan.

Hamas dalam sebuah pernyataan mengatakan pemimpinnya Ismail Haniyeh telah memberi tahu mediator Qatar dan Mesir tentang persetujuan Hamas atas proposal mereka mengenai perjanjian gencatan senjata.

Seorang pejabat senior Hamas, yang berbicara kepada AFP tanpa menyebut nama, mengatakan Israel sekarang harus memutuskan apakah mereka menerima atau menghalangi gencatan senjata setelah tujuh bulan perang di Jalur Gaza.

Baca juga: Arab Saudi Naikkan Harga Minyak karena Prospek Gencatan Senjata Gaza Tampak Tipis

Sedangkan Israel meminta warga Palestina untuk meninggalkan Rafah timur di tengah meningkatnya kekhawatiran global mengenai konsekuensi invasi darat Israel ke kota yang berbatasan dengan Mesir.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengutuk perintah tersebut, dengan mengatakan bahwa perintah tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan aman.

Ketua badan hak asasi manusia dunia Volker Turk menyebutnya bahwa perintah itu "tidak manusiawi".

Belakangan, Dujarric mengatakan bahwa Guterres meminta Israel dan Hamas untuk bekerja lebih keras guna mencapai gencatan senjata.

Seruan evakuasi tersebut menyusul ketidaksepakatan antara Israel dan Hamas mengenai tuntutan kelompok tersebut untuk mengakhiri perang, selama perundingan akhir pekan di Kairo.

Media yang terkait dengan pemerintah Mesir mengatakan perundingan terhenti setelah serangan roket yang diklaim oleh sayap bersenjata Hamas menewaskan empat tentara Israel pada hari Minggu.

Netanyahu telah berjanji untuk mengirim pasukan darat ke Rafah terlepas dari gencatan senjata apa pun, hal ini bertentangan dengan kekhawatiran internasional.

Baca juga: OKI Kecam Genosida di Gaza, Desak Israel Diberi Sanksi

Dalam pernyataan menanggapi pengumuman Hamas, kantor Netanyahu juga mengatakan serangan Rafah akan dilakukan untuk memberikan tekanan militer terhadap Hamas guna mempercepat pembebasan sandera warga Israel.