Mengupayakan Kerja Sama Insinyur dan Surveyor Pemetaan di ASEAN

KOMPAS.COM (21/11/23) menyajikan berita tentang Konferensi Organisasi Insinyur ASEAN (CAFEO) ke-41, yang diikuti lebih kurang 1.200 insinyur dari 10 negara di Asia Tenggara di Bali.

Para insinyur se-ASEAN membahas kontribusi dalam mendukung optimalisasi ekonomi biru dan energi hijau di kawasan.

Potensi ekonomi biru di ASEAN sangat besar, sebagian besar wilayah dari 10 negara di Asia Tenggara berbatasan dengan kawasan laut yang potensial dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi biru di kawasan.

Dalam konferensi tersebut juga dikemukakan pentingnya dan perlunya insinyur pemetaan, terutama pemetaan laut dalam rangka mendukung optimalisasi ekonomi biru.

Indonesia sebagai negara besar di ASEAN yang berbatasan dengan Singapura, Malaysia, Brunei, Philipina, dan Vietnam perlu mengupayakan terwujudnya kesetaraan data dan informasi geospasial yang dapat diintegrasikan dan dioperasionalisasikan untuk mendukung pemetaan dan pengelolaan sumber daya laut.

Data dan informasi geospasial seperti data batimetri, peta kontur, data pasang surut, peta batas wilayah laut dan topinimi perlu diselaraskan untuk mendukung pengelolaan kawasan secara bersama.

Untuk itu peran insinyur pemetaan dan profesi bidang surveyor pemetaan di antara negara-negara ASEAN sangat penting, untuk menghasilkan data dan informasi geospasial yang mempunyai standar, sistem pemetaan dan kualitas hasil yang setara.

Profesi surveyor pemetaan merupakan profesi yang berkaitan dengan proses kegiatan pemetaan meliputi pengumpulan data spasial dan analisis data spasial untuk berbagai tujuan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam pemetaan kawasan lautan dan berbagai bidang lainnnya seperti industri, konstruksi, properti, perencanaan kota, lingkungan, dan pertambangan.

Perlu didorong adanya standardisasi profesi surveyor pemetaan di lingkup ASEAN guna mendukung kerjasama antara negara-negara anggota dalam hal pengembangan keahlian dan pertukaran informasi.

Badan atau lembaga yang bergerak di bidang informasi geospasial dari masing-masing negara ASEAN dapat melakukan harmonisasi peraturan dan kebijakan terkait profesi surveyor pemetaan.

Setiap negara di kawasan ASEAN mempunyai perbedaan dalam hal peraturan dan kebijakan. Untuk itu perlu dilakukan adopsi kerangka kerja yang dapat diterima bersama terkait sertifikasi, lisensi, kode etik, dan prosedur kerja.

Setelah itu, dilanjutkan dengan pengakuan mutu pendidikan dan pelatihan bagi calon/surveyor pemetaan antarnegara-negara di ASEAN dengan cara bekerja sama untuk mengakui dan saling mengakreditasi program pendidikan dan pelatihan surveyor pemetaan di tingkat regional.

Hal ini akan memastikan bahwa standar pendidikan dan pelatihan yang diterapkan di negara-negara anggota memenuhi persyaratan minimum yang seragam.

Selain itu, dapat pula dilakukan pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk pertemuan, seminar, dan lokakarya berkala untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara surveyor pemetaan dari negara-negara anggota ASEAN.

Kegiatan ini akan membantu dalam penyebaran praktik terbaik, teknologi terbaru, dan perkembangan dalam industri surveyor pemetaan.

Kemudian dapat dilakukan proses sertifikasi dan lisensi bersama agar dapat mengakui sertifikasi dan lisensi surveyor pemetaan dari negara anggota lainnya.

Hal ini akan memfasilitasi mobilitas profesional antara negara-negara anggota dan memungkinkan surveyor pemetaan yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sama untuk bekerja di negara lain tanpa harus mengikuti proses sertifikasi panjang.

Standardisasi profesi surveyor pemetaan di lingkup ASEAN diperlukan untuk menjamin penyediaan dan kualitas data dan informasi geospasial dalam lingkup regional yang dapat dimanfaatkan secara bersama untuk mendukung pengelolaan kawasan, termasuk di dalamnya dalam rangka optimalisasi ekonomi biru di kawasan.

Hal ini pada gilirannya juga akan meningkatkan pertumbuhan industri informasi geospasial di wilayah ASEAN.