Rusia Veto Resolusi PBB yang Kutuk Pencaplokan Ukraina, Tak Dapat Dukungan China dan India

NEW YORK, KOMPAS.com - Rusia pada Jumat (30/9/2022) memveto resolusi Barat di Dewan Keamanan PBB yang mengutuk pencaplokan Rusia atas wilayah Ukraina.

Rusia sendiri tidak menemukan dukungan dalam pemungutan suara soal resolusi tersebut ketika China dan India memilih abstain.

Dengan menggunakan hak veto, Rusia berarti bisa membatalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pencaplokan Moskwa atas wilayah Ukraina.

Baca juga: Putin Tandatangani Perjanjian Caplok Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhzhia dari Ukraina

Meski demikian, kekuatan Barat telah mewanti-wanti akan menunjukkan isolasi lebih dalam terhadap Rusia dan sekarang akan membawa upaya kecaman itu ke Majelis Umum PBB, di mana setiap negara memiliki suara dan tidak ada yang bisa mematikan resolusi.

Amerika Serikat (AS) telah menekan melalui rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB beberapa jam setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa Moskwa sudah mengambil alih empat wilayah Ukraina yang baru mengadakan referendum atas penyelenggaraan Kremlin.

"Inilah tepatnya yang dibuat Dewan Keamanan untuk dilakukan, mempertahankan kedaulatan, melindungi integritas teritorial, mempromosikan perdamaian, dan keamanan," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, pada awal pertemuan, sebagaimana dikutip dari Kantor berita AFP.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa dibangun di atas gagasan bahwa satu negara tidak akan pernah lagi diizinkan untuk mengambil wilayah lain dengan paksa," kata dia yang kemudian menjanjikan akan diadakan pemungutan suara terkait resolusi ini ke Majelis Umum PBB atau Sidang Umum PBB.

Baca juga: Putin: Rusia Tidak Berusaha Ciptakan Uni Soviet Lagi

Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, mengeluh bahwa agenda membawa pemungutan suara ke Sidang Umum PBB belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencari kecaman dari salah satu dari lima anggota tetap pemegang hak veto Dewan Keamanan.

"Apakah Anda benar-benar mengharapkan Rusia untuk mempertimbangkan dan mendukung rancangan semacam itu? Dan jika tidak, maka ternyata Anda dengan sengaja mendorong kami untuk menggunakan hak veto untuk kemudian menjadi liris tentang Rusia yang menyalahgunakan hak ini," kata Nebenzia.

Resolusi yang disponsori bersama oleh Amerika Serikat dan Albania itu akan mengutuk referendum "ilegal" yang diadakan di bagian Ukraina yang diduduki Rusia dan meminta semua negara untuk tidak mengakui perubahan apa pun pada perbatasan Ukraina.

Resolusi tersebut juga akan meminta Rusia untuk segera menarik pasukan dari Ukraina, mengakhiri invasi yang diluncurkan pada 24 Februari.

Baca juga: Ukraina Terkini: Putin Akui Kemerdekaan 2 Wilayah Ukraina, Zaporizhzhia dan Kherson

China dan India abstain

Presiden Rusia Vladimir Putin tak lama sebelum invasi Rusia ke Ukraina telah mengunjungi Beijing dan menyetujui hubungan yang lebih dekat.

Tetapi, China telah berhenti mendukung Rusia secara signifikan, dengan para pejabat AS mengatakan Beijing telah menolak permintaan untuk memasok senjata.

"Kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dijaga," kata duta besar China, Zhang Jun.

"China meminta semua pihak terkait untuk menahan diri, menahan diri dari tindakan yang benar-benar memperburuk ketegangan dan memberikan ruang untuk solusi melalui negosiasi diplomatik," tambah dia.

India, Brasil, dan Gabon juga abstain.

India memiliki hubungan pertahanan bersejarah dengan Rusia meskipun memiliki hubungan yang hangat juga dengan AS.

"Eskalasi retorika atau ketegangan bukanlah kepentingan siapa pun," kata utusan India, Ruchira Kamboj.

Baca juga: Rangkuman Hari Ke-219 Serangan Rusia ke Ukraina, Putin Teken Perjanjian Caplok 4 Wilayah Ukraina, Konvoi Mobil Sipil di Zaporizhzhia Diserang

Di antara suara setuju, yakni Meksiko yang telah mengajukan proposal perdamaian, dan Uni Emirat Arab (UEA) yang ragu-ragu mengenai sanksi yang dipimpin AS terhadap Rusia.

Utusan Inggris Barbara Woodward mengatakan pemungutan suara Dewan Keamanan PBB kali ini menunjukkan bahwa pencaplokan Putin adalah "fantasi" yang "tidak memiliki efek hukum."

"Tidak ada satu pun anggota Dewan ini yang mengakui upaya pencaplokan ilegal Rusia atas wilayah Ukraina. Hak veto Rusia tidak mengubah fakta itu," kata dia.

"Ini adalah pencaplokan paksa wilayah terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Tidak ada jalan tengah untuk ini," jelas dia.

Segera setelah veto, Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi yang diminta oleh Rusia tentang kebocoran gas di pipa Nord Stream yang menghubungkan Rusia ke Eropa di bawah Laut Baltik.