PM Malaysia Disebut Tak Lagi Punya Legitimasi, Kehilangan Dukungan Partai Sekutu dan Oposisi

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Partai-partai politik Malaysia dari oposisi hingga sekutu utama pemerintah menolak memberi dukungan kepada Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin, yang mendesaknya segera mengundurkan diri agar ada reformasi politik dan pemilihan.

Cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan telah goyah sejak menjabat pada Maret 2020, dengan dukungan tipis dan koalisi yang tidak stabil.

Baca juga: Terancam Lengser, PM Malaysia Muhyiddin Yassin Cari Dukungan Oposisi

Dia telah menentang banyaknya seruan untuk mundur, hingga tekanan mencapai puncaknya bulan ini setelah beberapa anggota parlemen dalam koalisinya yang berkuasa menarik dukungan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Jumat (13/8/2021), Muhyiddin untuk pertama kalinya mengaku dia tidak memiliki mayoritas dan mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukungnya dalam mosi percaya.

Sebagai imbalan atas dukungan mereka, Muhyiddin berjanji akan mengamandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua masa jabatan lima tahun.

Dia juga menjanjikan memperkenalkan undang-undang "anti-hopping", untuk mencegah pejabat terpilih melompati partai, dan memastikan usia minimum pemilih langsung minimum adalah diturunkan menjadi 18 dari 21 tahun.

"Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah politik Malaysia di mana seorang perdana menteri mengakui bahwa dia telah kehilangan dukungan mayoritas namun terus secara terbuka meminta dukungan oposisi," kata blok oposisi utama Pakatan Harapan dalam sebuah pernyataan Jumat malam (13/8/2021) melansir Reuters.

Baca juga: Mengaku Enggan Pertahankan Kekuasaan, Muhyiddin Yassin Janji Gelar Pemilu Malaysia Juli 2022

Oposisi menyebut Muhyiddin "perdana menteri tanpa legitimasi", dan mengatakan tawarannya "tidak tulus". Tawaran itu seharusnya dilakukan perdana menteri lebih awal, bukan pada apa yang mereka sebut akhir kehidupan politiknya.

Partai-partai oposisi dan sekutu utama Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) mengecam tawaran Muhyiddin, yang juga mencakup peningkatan dana untuk anggota parlemen oposisi, sebagai "penyuapan".

UMNO, yang mengatakan Muhyiddin wajib mengundurkan diri, secara terus menerus menantang perdana menteri, bahkan setelah setuju untuk membentuk pemerintahan dengannya tahun lalu.

Beberapa anggota parlemen UMNO menarik dukungan untuknya bulan ini.

"UMNO tidak dapat mempertimbangkan semua tawaran dari seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi" sebagai perdana menteri, kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Tentara Malaysia Bunuh Diri Usai Tembak Mati 3 Rekannya