Dituduh Curi Ikan, 2 Kapal Nelayan China Ditangkap Vanuatu

PORT VILA, KOMPAS.com – Dua kapal penangkap ikan China ditahan otoritas Vanuatu di dengan tuduhan melakukan pencurian ikan di perairan teritorial Vanuatu.

Insiden tersebut merupakan pertama kalinya kapal China dituduh melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah Vanuatu.

Penahanan dua kapal penangkap ikan China tersebut terjadi berselang hanya sebulan setelah Palau menahan kapal berbendera China yang dilaporkan secara ilegal memanen teripang.

Dua kapal yang ditangkap Vanuatu tersebut bernama Dong Gang Xing 13 dan Dong Gang Xing 16.

Dilansir dari The Guardian, Senin (25/1/2021), kedua kapal penangkap ikan tersebut dilaporkan sedang memancing di perairan utara Vanuatu dekat pulau-pulau terpencil Torres.

Baca juga: Dianggap Lebih Akurat Deteksi Covid-19, China Pakai Metode Swab Anal

Kementerian Perikanan Vanuatu, bersama dengan sayap maritim dari kepolisian dan pesawat pengintai angkatan laut Perancis dari Kaledonia Baru, memantau kapal-kapal tersebut sebelum akhirnya ditahan oleh kapal patroli Vanuatu.

Kedua kapal penangkap ikan itu berlabuh sebentar di kota Luganville di utara, beberapa ratus meter dari dermaga yang didanai China.

Dermaga tersebut telah menjadi subjek rumor yang tersebar luas bahwa tempat itu dapat berfungsi sebagai pangkalan militer China.

Setelah didekati kapal patroli Vanuatu, kedua kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar ke Port Vila. Kedua kapal itu berlabuh di dermaga yang tidak digunakan di ibu kota.

Baca juga: Presiden China Peringatkan Konsekuensi “Perang Dingin Baru,” Singgung Biden?

"Awak kapal penangkap ikan akan menjalani penyelidikan lebih lanjut setelah menjalani karantina," kata polisi Vanuatu dalam sebuah pernyataan.

Dalam insiden di Palau pada Desember 2020, sebanyak enam kapal dan 28 awak dicegat oleh kapal patroli di Helen Reef, di perairan teritorial Palau. Kapal-kapal itu lantas dikawal ke pulau utama Koror.

Kapal dan awak akhirnya dibebaskan setelah ditahan selama beberapa pekan. Namun pemerintah Palau marah terhadap China atas masalah tersebut.

Presiden Palau Surangel Whipps Jr meluapkan kemarahannya kepada pejabat pemerintah sedangkan para menteri telah berulang kali menelepon pejabat pemerintah China tetapi diabaikan.

Baca juga: Eksodus dari Hong Kong ke Inggris Diproyeksi Tidak Akan Besar meski Tensi dengan China Memanas

“Mereka sepertinya tidak peduli dan itu tidak bisa diterima. Mereka harus mengambil tanggung jawab untuk orang-orang mereka, dan itu seperti mereka mendorong mereka dengan mengabaikan mereka. Itu tidak baik," ujar Whipps Jr.

Dia menambahkan, Palau akan selalu mempertahankan perbatasan dan wilayah maritimnya.

"Negara lain yang tidak menghormati perbatasan negara lain tidak dapat diterima," imbuh Whipps Jr.

“Mencuri dan menawarkan suap, itu harus dihentikan, penangkapan ikan ilegal harus dihentikan. Sebagai negara, kita harus bertanggung jawab kepada rakyat kita dan memberi tahu mereka untuk tidak pergi ke negara lain dan melakukan hal-hal seperti itu,” ujarnya.

Baca juga: Lagi, Tentara China dan India Terlibat Bentrokan di Perbatasan Baru

Hingga saat ini, Pemerintah China belum mengomentari salah satu penahanan tersebut.

Bulan lalu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengatakan China adalah negara penangkap ikan yang bertanggung jawab.

China tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran hukum dan peraturan terkait yang dilakukan oleh kapal penangkap ikan yang jauh.

“Kami telah memperkuat kerja sama internasional, dan melakukan banyak pekerjaan yang bermanfaat dalam bersama-sama memerangi penangkapan ikan ilegal dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan sumber daya perikanan dengan negara lain,” ujar Chunying.

Sebuah laporan tahun lalu dari Overseas Development Institute (ODI) menemukan bahwa China memiliki armada kapal penangkap ikan terbesar di dunia dengan hampir 17.000 kapal.

ODI juga menemukan hampir 1.000 kapal China terdaftar di negara lain. Setidaknya 183 kapal dari armadanya diduga terlibat dalam penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.

Baca juga: AS Kirim Kapal Induknya ke Laut China Selatan, Ini Tanggapan Beijing