Pekerja Gelap Tak Diampuni, Bagaimana Nasib Pertanian Australia?

KOMPAS.com - Pemerintah Australia memutuskan untuk tidak memberikan pengampunan kepada para pekerja gelap. Keputusan ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan.

Hari Senin malam, sebelum sidang di Majelis Tinggi Parlemen Australia di Canberra, Menteri Urusan Tenaga Kerja Michaela Cash menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah tersebut.

"Posisi pemerintah adalah tidak akan memberikan amnesti (pengampunan)," kata Senator Cash.

"Amnesti akan mengirimkan pesan berbahaya bahwa tidak adanya salahnya untuk melanggar aturan visa dan migrasi, prinsip dasar yang sudah berusaha dibangun oleh pemerintahan ini selama beberapa waktu lamanya," sambung Cash.

Baca juga: Penerbangan Pertama Selandia Baru-Australia Tanpa Karantina, Setelah Kasus Covid-1 Menyusut

Menurut perkiraan Pemerintah Australia, saat ini ada sekitar 70 ribu pekerja gelap yang tidak memiliki dokumen resmi.

Juru bicara Federasi Petani di negara bagian Victoria Emma Germano mengecam keputusan pemerintah tersebut dan menuduh Pemerintah Australia sebagai penyedia jasa tenaga kerja yang didasari sistem yang tidak fair, tidak etis, dan tidak berkelanjutan.

Beberapa kelompok lobi pertanian mengharapkan adanya pengampunan guna membantu sektor pertanian mengatasi masalah pekerja ilegal sekaligus membersihkan industri ini dari percaloan.

Victoria Emma Germano adalah salah satu orang yang mengusulkan amnesti sejak 2017 dan mengatakan para petani merasa frustrasi karena pemerintah tidak mau mengambil jalan pemberian pengampunan.

Baca juga: Puluhan Tahun Tinggal di Australia, Orang-orang Ini Tak Rela Lepaskan Kewarganegaraan Indonesia

"Petani marah karena pemerintah pura-pura serius untuk mengkaji masalah ini, tapi kemudian tidak mengambil keputusan serius," kata Germano.

"Malahan mereka mendukung pasar gelap di ladang pertanian dengan memberikan upah yang merusak pasar bagi petani yang mematuhi aturan dan membayar upah dengan benar," sambung Germano.