Taliban Larang Wanita Sekolah di Dubai, Konglomerat Pemberi Beasiswa Kecewa

Namun, Taliban telah melarang perempuan di Afghanistan untuk kuliah.

Beberapa penerima beasiswa berencana terbang dari Kabul ke Dubai minggu lalu untuk belajar di luar negeri, tempat Al Habtoor akan menyambut mereka.

Namun seperti dilansir DW, Taliban menolak mengizinkan para remaja putri tersebut pergi sesaat sebelum jadwal keberangkatan mereka.

“Fakta bahwa Taliban mencegah keberangkatan mereka membuat kami benar-benar lengah,” kata Al Habtoor.

"Kami terkejut karena kami dengan tekun mengatur semua persetujuan yang diperlukan dengan bantuan otoritas lokal Dubai, termasuk kantor urusan luar negeri, imigrasi, dan polisi, yang membantu kami. Semua orang berkolaborasi untuk memfasilitasi seluruh proses, dan semuanya sudah siap," tambahnya.

Miliarder Dubai, yang mendirikan konglomerat sukses Al Habtoor Group, melalui X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, membagikan pesan suara yang dikirim oleh salah satu wanita yang dilarang terbang ke Dubai.

Dalam pesannya, perempuan tersebut mengatakan bahwa dia diantar oleh seorang laki-laki, sebuah persyaratan sejak Desember 2021 ketika Taliban mengadopsi undang-undang yang mengharuskan perempuan Afghanistan memerlukan wali laki-laki, seperti suami atau kerabat dekat, untuk melakukan perjalanan lebih dari 75 kilometer (46 mil) saat meninggalkan negara itu.

Amnesty International pun mengecam tindakan keras terhadap hak-hak perempuan.

Setelah dua dekade, Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Meskipun pada awalnya berjanji untuk menghormati hak-hak perempuan berdasarkan Syariah atau hukum Islam, Taliban telah memberlakukan serangkaian undang-undang yang secara drastis membatasi hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Perempuan telah tersingkir dari kehidupan publik, dikucilkan dari lembaga pendidikan dan pasar tenaga kerja, dan kebebasan bergerak mereka sangat dibatasi.

Taliban secara sistematis mencabut hak perempuan Afghanistan, kata organisasi haasasi manusia Amnesty International, yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Laporan yang dilihat oleh Amnesty International menunjukkan bahwa Taliban juga secara eksplisit menargetkan perempuan pembela hak asasi manusia, aktivis, mantan pekerja lokal, mantan pegawai pemerintah dan anggota etnis dan agama minoritas.