Donald Trump Resmi Dipanggil untuk Bersaksi dalam Penyelidikan Serangan Gedung Capitol

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi dipanggil untuk bersaksi di bawah sumpah dan memberikan dokumen kepada komite Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menyelidiki serangan Gedung Capitol pada 6 Januari 2021 oleh para pendukungnya.

Komite mengatakan telah mengirim panggilan pengadilan kepada Trump, yang meminta dia menyerahkan dokumennya ke panel pada 4 November dan memerintah presiden ke-45 AS itu untuk memberikan kesaksian deposisi dimulai pada atau sekitar 14 November.

Kesaksian deposisi sering mengacu pada pertanyaan tertutup terkait rekaman video dari seorang saksi yang telah terhimpun. Kesaksian tersebut dapat dipublikasikan dan menjadi bagian dari laporan akhir oleh panel khusus.

“Seperti yang ditunjukkan dalam audiensi kami, kami telah mengumpulkan banyak bukti, termasuk dari lusinan mantan pejabat dan staf Anda, bahwa Anda secara pribadi mengatur dan mengawasi upaya multi-bagian untuk membatalkan pemilihan presiden 2020 dan untuk menghalangi transisi kekuasaan yang damai,” komite menulis dalam sebuah surat kepada Trump pada Jumat (21/10/2022).

Komite sedang mencari berbagai dokumen dari Trump yang akan merinci komunikasi yang mungkin dia miliki selama beberapa bulan menjelang kerusuhan 6 Januari dan seterusnya dengan anggota parlemen, anggota Oath Keepers and Proud Boys.

Juga termasuk komunikasi dengan rekanan dan mantan pembantunya di pemerintahan, termasuk Roger Stone, Steve Bannon, Michael Flynn dan Rudy Giuliani.

Dokumen tambahan, pesan teks, dan komunikasi lain yang sedang dicari terkait dengan informasi yang merinci kemungkinan perjalanan orang ke Capitol pada 6 Januari 2021.

Khususnya komunikasi yang berkaitan dengan upaya mendorong badan legislatif negara bagian atau anggota parlemen untuk mengambil tindakan yang akan menunda sertifikasi Kongres atas pemilihan presiden atau perubahan di negara bagian yang akan mengesahkan daftar "pemilih" alternatif yang akan mendukung penamaan Trump sebagai pemenang pemilihan 2020.

Bagaimana tanggapan Trump ?

Trump, yang secara teratur menyebut panel tersebut sebagai "komite yang tidak dipilih," telah menuduhnya melancarkan serangan politik yang tidak adil terhadapnya, sambil menolak untuk menyelidiki tuduhannya atas kecurangan pemilu yang meluas.

Dia diperkirakan tidak mungkin bekerja sama dengan panggilan pengadilan, dan hanya bisa mencoba menghabiskan waktu komite, yang mandatnya kemungkinan akan berakhir awal tahun depan jika Partai Republik memenangkan mayoritas di DPR dalam pemilihan paruh waktu November.

Ribuan pendukung Trump menyerang Capitol pada 6 Januari 2021, setelah Trump menyampaikan pidato berapi-api di rapat umum dekat Gedung Putih yang menampilkan klaim palsu bahwa kekalahannya dalam pemilihan presiden 2020 oleh Demokrat Joe Biden adalah hasil penipuan.

Serangan itu memperlihatkan perusuh menghancurkan kaca dan melawan polisi. Lima orang termasuk seorang polisi tewas selama atau tak lama setelah kerusuhan, lebih dari 140 polisi terluka.

Gedung Capitol juga menderita kerusakan jutaan dolar, sementara Wakil Presiden saat itu Mike Pence, anggota Kongres dan staf dikirim untuk menyelamatkan diri.

Dia bagaimanapun bisa tetap bebas menunggu bandingnya. Baca selengkapnya

Testimoni presiden AS sebelumnya

Komite menjelaskan bahwa kesaksian kongres oleh mantan atau presiden yang sedang menjabat bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Surat itu mencantumkan tujuh mantan presiden - yang terbaru Gerald Ford - yang telah bersaksi setelah meninggalkan pemerintahan.

"Bahkan presiden yang masih menjabat, termasuk Abraham Lincoln dan Gerald Ford" juga muncul saat masih di Gedung Putih, texas penyataan Komite anti huru hara Gedung Capitol.

"Singkatnya, Anda berada di pusat upaya pertama dan satu-satunya oleh presiden AS mana pun untuk membatalkan pemilihan dan menghalangi transisi kekuasaan secara damai, yang pada akhirnya berpuncak pada serangan berdarah terhadap Capitol kita sendiri dan Kongres itu sendiri," Ketua Komite Bennie Thompson dan Wakil Ketua Liz Cheney menulis Trump.

Anggota komite belum mengatakan bagaimana mereka akan melanjutkan proses penyelidikannya jika Trump mengabaikan panggilan pengadilannya.

Hukum federal AS mengatakan bahwa kegagalan untuk mematuhi panggilan pengadilan kongres adalah pelanggaran ringan atau, diancam dengan hukuman penjara satu sampai 12 bulan.

Jika panggilan panitia pemilihan diabaikan, panitia akan memilih untuk merujuk masalah ini ke DPR penuh. DPR kemudian akan memilih apakah akan membuat rujukan ke Departemen Kehakiman, yang memiliki wewenang untuk memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan.