AS Sebut Rusia Telah Secara Paksa Mengambil Ribuan Warga Ukraina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) pada Kamis (12/5/2022), menuduh Rusia secara paksa mengambil alih wilayah di bawah kendali puluhan ribu orang Ukraina.

Pernyataan tersebut mendukung tuduhan oleh pemerintah Ukraina yang memperkirakan hampir 1,2 juta orang telah dideportasi ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia.

Pemerintah Ukraina juga mengecam apa yang disebut mereka sebagai "kamp filtrasi", di mana Moskwa menginterogasi orang-orang yang ditahan.

Duta besar AS untuk Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, Michael Carpenter, mengatakan bahwa kesaksian para saksi membuktikan terjadinya "interogasi brutal" di kamp-kamp.

"Kebrutalan dan pemindahan paksa ini terjadi saat ini, seperti yang kita bicarakan, dan tindakan ini merupakan kejahatan perang," kata Carpenter kepada organisasi tersebut di Wina.

"Kita tidak boleh membiarkan kejahatan ini berdiri," katanya, dilansir dari AFP.

"AS menilai bahwa pasukan Rusia telah merelokasi beberapa ribu warga Ukraina untuk diproses di 'kamp filtrasi' ini, dan mengevakuasi setidaknya puluhan ribu lainnya ke Rusia atau wilayah yang dikuasai Rusia, terkadang tanpa memberi tahu pengungsi tentang tujuan akhir mereka," tuding dia.

Carpenter mengatakan bahwa ribuan orang dibawa pergi hanya dari Kota Mariupol yang telah hancur akibat serangan Rusia.

Mengutip laporan saksi, Carpenter mengatakan bahwa korban menyampaikan bahwa semua orang takut dibawa ke Donetsk, wilayah timur Ukraina yang dikendalikan oleh separatis pro-Rusia.

"Jika seseorang dituduh sebagai 'Nazi Ukraina', mereka akan dibawa ke Donetsk untuk penyelidikan lebih lanjut atau pembunuhan," jelas dia. 

Pentagon pada Senin (9/5/2022), juga mengatakan telah melihat indikasi orang Ukraina dibawa secara paksa ke Rusia meskipun tidak memberikan angka.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada awal April, enam minggu setelah Rusia melancarkan invasi mematikannya, bahwa ribuan orang Ukraina telah dikirim ke wilayah Rusia.

Tapi angka itu telah membengkak menjadi lebih dari 1,19 juta, termasuk setidaknya 200.000 anak-anak, kata ombudswoman Ukraina Lyudmyla Denisova baru-baru ini.