Kejahatan Geng Kriminal Makin Ganas, Ekuador Umumkan Keadaan Darurat

QUITO, KOMPAS.com – Presiden Ekuador Guillermo Lasso mengumumkan keadaan darurat di tiga provinsi karena meningkatnya kejahatan di sana.

Lasso mengatakan jam malam akan diberlakukan di beberapa wilayah dan ribuan tentara serta polisi akan dikirim ke Provinsi Guayas, Provinsi Manabi, dan Provinsi Esmeraldas untuk menegakkan perdamaian dan ketertiban.

Dilansir BBC, Sabtu (30/4/2022), Ekuador mengalami peningkatan tajam dalam pembunuhan dan kejahatan terkait geng.

Ini adalah kedua kalinya Lasso menggunakan kekuatan darurat untuk mengekang kekerasan sejak dia menjabat tahun lalu.

Lasso menuturkan, 4.000 petugas polisi dan 5.000 tentara dari angkatan bersenjata Ekuador akan dikerahkan ke tiga provinsi tersebut.

Dia menambahkan, jam malam akan diberlakukan di daerah-daerah tertentu dan akan berlaku mulai pukul 23.00 hingga 05.00 waktu setempat.

"Masyarakat tidak takluk. Perdamaian kami tidak akan pernah dikorbankan untuk geng kriminal,” kata Lasso di Twitter.

Lasso menyalahkan perdagangan narkoba atas masalah kejahatan di Ekuador. Negara tersebut telah dimanfaatkan sebagai rute transit untuk kokain yang diselundupkan dari Peru dan Kolombia.

Selain itu, kartel narkoba Meksiko yang kuat dikatakan telah beroperasi di Ekuador melalui geng-geng lokal.

Kota pelabuhan Guayaquil, Provinsi Guayas, menduduki peringkat ke-50 sebagai kota paling kejam di dunia oleh Insight Crime.

Situs web jurnalisme investigasi tersebut melaporkan, tingkat pembunuhan di Ekuador meningkat lebih cepat daripada negara lain di Amerika Latin atau Karibia pada 2021.

Ekuador juga mengalami kerusuhan penjara paling mematikan dalam sejarahnya. Kerusuhan tersebut mengejutkan negara itu dan mengungkap besarnya kekuatan geng yang beroperasi di dalam penjara.

Pada September 2021, sekitar 119 narapidana tewas di sebuah penjara di Guayaquil. Kurang dari dua bulan kemudian, sedikitnya 68 tahanan tewas dalam pertempuran baru di penjara yang sama.

Lasso mengumumkan keadaan darurat nasional selama 60 hari pada Oktober 2021, menyusul kerusuhan di penjara.

Namun, tindakan keras itu menghadapi kritik dari Mahkamah Konstitusi yang mengurangi separuh masa darurat menjadi 30 hari dan mengatakan militer seharusnya hanya mendukung operasi polisi.