Profil Pemimpin Dunia: Abdelmadjid Tebboune, Presiden Aljazair

KOMPAS.com - Presiden Aljazair Abdelmadjid Tebboune lahir pada 17 November 1945.

Dia dikenal sebagai seorang politisi Aljazair, yang menjabat presiden sejak Desember 2019.

Dia mengambil alih kekuasaan dari mantan Presiden Abdelaziz Bouteflika dan mantan Penjabat Kepala Negara Abdelkader Bensalah.

Sebelumnya, dia menjadi Perdana Menteri Aljazair, dari Mei 2017 hingga Agustus 2017.

Rentang pengalamannya cukup panjang. Tebboune sempat menjadi Menteri Pertahanan.

Dia juga pernah menjadi Menteri Perumahan dari 2001 hingga 2002, dan kembali menjabat dari 2012 hingga 2017 selama 5 tahun.

Pria yang lahir di Provinsi Naama ini, berasal dari keluarga komune Boussemghoun, yang saat ini terletak di Provinsi El Bayadh, Dataran Tinggi di barat daya Aljazair.

Ayahnya adalah anggota syekh dari Perhimpunan Ulama Muslim Aljazair dan juga seorang tentara.

Ibunya adalah seorang wanita petani.

Tebboune lulus dari Sekolah Administrasi Nasional pada 29 Juli 1969.

Di awal kariernya, Tebboune adalah Menteri-Delegasi untuk Pemerintah Daerah dari 1991 hingga 1992, selama bulan-bulan terakhir kepresidenan Chadli Benjedid.

Kemudian, di bawah Presiden Abdelaziz Bouteflika, ia menjabat di pemerintahan sebagai Menteri Komunikasi dan Kebudayaan dari 1999 hingga 2000.

Setelah pemilihan parlemen Mei 2017, Presiden Bouteflika menunjuk Tebboune untuk menggantikan Sellal sebagai Perdana Menteri pada 24 Mei 2017.

Pengangkatan Tebboune dianggap mengejutkan elit politik Aljazair, yang mengharapkan Sellal untuk diangkat kembali.

Pemerintah baru yang dipimpin Tebboune diangkat pada 25 Mei.

Tebboune menjabat sebagai Perdana Menteri selama kurang dari tiga bulan. Bouteflika memberhentikannya dan menunjuk Ahmed Ouyahia untuk menggantikannya pada 15 Agustus 2017.

Ouyahia pun mulai menjabat pada hari berikutnya.

Pada 12 Desember 2019, Tebboune diangkat sebagai presiden setelah pemilihan presiden Aljazair 2019.

Dia mengambil 58 persen dari jumlah pemilih yang kurang dari 40 persen, melawan kandidat dari kedua partai utama, yakni Front Pembebasan Nasional dan Reli Nasional Demokrat.

Pada 19 Desember, dia menjabat dan menerima National Order of Merit dari penjabat Presiden Abdelkader Bensalah.

Saat menjabat, menjelang peringatan pertama Gerakan Hirak, Presiden Abdelmadjid Tebboune mengumumkan dalam pernyataan penting pada media nasional Aljazair.

Dia mengumumkan bahwa 22 Februari akan dinyatakan sebagai "Hari Nasional Persaudaraan dan Kohesi Antara Rakyat dan Tentaranya Untuk Demokrasi" Aljazair.

Dalam pernyataan yang sama, Tebboune mendukung Gerakan Hirak, dengan mengatakan bahwa, "Hirak yang diberkati telah menyelamatkan negara dari kehancuran total".

Dia juga telah "membuat komitmen pribadi untuk melaksanakan semua tuntutan".

Pada tanggal 21 dan 22 Februari 2020, massa demonstran berkumpul untuk menghormati peringatan Gerakan Hirak dan hari nasional yang baru dibentuk.

Sebelumnya pada Januari 2020, Tebboune menginstruksikan Perdana Menteri Djerad untuk menyiapkan RUU melawan segala bentuk rasisme, kedaerahan, dan ucapan kebencian berdasarkan keyakinan politik, agama, kepercayaan, atau ras.

Perubahan konstitusi disetujui pada referendum 1 November 2020, dengan 66,68 persen pemilih berpartisipasi mendukung perubahan tersebut.

Pada 16 Februari 2021, protes massal dan gelombang demonstrasi nasional dan demonstrasi damai menentang pemerintah Abdelmadjid Tebboune dimulai.

Lalu pada 18 Februari 2021, Tebboune mengumumkan perubahan kabinet. Dia memberhentikan Menteri Energi, Menteri Perindustrian, dan Menteri Sumber Daya Air.

Tak hanya itu, Tebboune juga membubarkan majelis rendah Parlemen Aljazair dan mengadakan pemilihan legislatif dini dalam waktu enam bulan.

Pada Juli 2021, Tebboune membentuk pemerintahan baru, dengan Ayman Benabderrahmane sebagai Perdana Menteri.