AS Izinkan Iran Pakai Dana Beku yang Kena Sanksi untuk Bayar Utangnya

Pernyataan tersebut disampaikan Rabu (14/7/2021), seiring pembicaraan yang berlarut-larut untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 yang mengharapkan keringanan sanksi.

AS mempertahankan sanksi besar-besaran terhadap rezim ulama Iran. Artinya perusahaan yang berurusan dengan banyak rekening bank di Iran, bisa berurusan dengan hukum di ekonomi terbesar di dunia itu.

Kementerian Luar Negeri AS (Kemlu AS) mengatakan telah membiarkan perusahaan Jepang dan Korea Selatan menerima pembayaran dari rekening Iran yang ditargetkan AS.

Transaksi tersebut untuk membayar ekspor yang dikirim sebelum pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump mulai memberlakukan sanksi terberatnya pada 2019.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menandatangani pengabaian (sanksi) sebelumnya dan telah memperpanjangnya selama 90 hari, karena "transaksi pembayaran ini terkadang memakan waktu," kata juru bicara Kemlu AS melansir AFP pada Rabu (14/7/2021).

"Untuk lebih jelasnya: Pengabaian tidak memungkinkan transfer dana apa pun ke Iran."

Juru bicara itu mengatakan tujuan pengabaian sanksi adalah untuk memenuhi kebutuhan perusahaan-perusahaan di Jepang dan Korea Selatan, menghormati aliansi dan sebagai "dukungan atas semua sanksi AS dan PBB."

Korea Selatan dan pada tingkat lebih rendah Jepang, keduanya adalah eksportir teknologi utama Iran. Mereka memegang miliaran dollar aset dari Iran, yang macet sejak sanksi Trump.

Korea Selatan mengatakan pada April bahwa mereka telah menyelesaikan perselisihan lebih dari 7 miliar dollar AS (Rp 101 triliun), yang diblokir dari Iran tetapi telah menunggu lampu hijau AS.

Jepang, Korea Selatan dan mitra AS lainnya, terutama India, enggan berhenti membeli minyak dari Iran setelah Trump memberlakukan embargo sepihak dengan ancaman menghukum siapa pun yang membeli dari Teheran.

Trump telah bersumpah untuk membuat Iran bertekuk lutut melalui tekanan maksimum, setelah dia keluar dari kesepakatan yang dinegosiasikan oleh pendahulunya Barack Obama.

Kesepakatan nuklir 2015 itu mengatur Iran untuk secara drastis mengurangi program nuklir dengan imbalan janji bantuan ekonomi.

Presiden AS Joe Biden lebih suka kembali ke kesepakatan 2015, dengan alasan kesepakatan itu berhasil dan secara damai menangani masalah keamanan utama.

Tetapi pembicaraan tidak langsung yang ditengahi Uni Eropa di Wina belum menghasilkan terobosan. Iran bersikeras mengakhiri semua sanksi, termasuk tindakan yang diambil atas masalah non-nuklir.