Korea Utara Dihantui Bencana Kelaparan Era 1990-an

PYONGYANG, KOMPAS.com - Media pemerintah Korea Utara melaporkan bahwa negara komunis itu sedang dihantui kekhawatiran bencana kelaparan pada 1990-an terulangnya lagi, karena krisis ekonomi saat ini.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un mendesak para pejabat negara untuk meningkatkan usaha dan pengorbanannya lagi, seperti di masa "Arduous March", sebutan kala bencana kelaparan itu terjadi, seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (9/4/2021).

"Arduous March" adalah istilah yang diadobsi oleh para pejabat untuk mengeluarkan seluruh upaya membantu warga selama musibah kelaparan membunuh sekitar 3 juta warga Korea Utara, setelah runtuhnya Uni Soviet yang menjadi pendukung utama berdirinya negara itu.

Periode tersebut sering dibicarakan sebagai peristiwa bersejarah, tetapi sepertinya krisis ini bisa jadi lebih buruk lagi.

Pada awal pekan ini, Kim mengatakan bahwa masalah yang dihadapi negaranya saat ini adalah "situasi terburuk yang pernah ada".

Ia menyampaikan pidato itu pada Kamis (8/4/2021) dalam penutupan konferensi untuk pejabat Partai Buruh Korea (WPK) tingkat rendah.

Penguasa Korea Utara generasi ketiga itu mendesak mereka untuk lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan rencana ekonomi 5 tahun negaranya, yang diadopsi dari forum kongres pada Januari lalu.

"Saya memutuskan untuk meminta WPK dari semua tingkat...untuk melakukan 'Arduous March' lebih sulit untuk meringankan rakyat dari kesulitan," ujar Kim menurut laporan KCNA.

Partai harus menghargai kesetiaan rakyat dan menjadi "pelayan" sejati bagi mereka, katanya seperti dikutip.

Ketika pandemi Covid-19 melanda hampir di seluruh dunia, Korea Utara menutup semua perjalanan lintas perbatasan, membatasi perdagangan, dan memberakukan pembatasan lain untuk mencegah penyebaran wabah.

Sejauh ini, Korea Utara belum melaporkan satu pun jumlah kasus terkonfirmasi.

Namun, para pejabat Amerika dan Korea Selatan meragukan anggapan bahwa negara komunis itu bebas dari infeksi Covid-19.

Sementara Korut melakukan pengetatan aktivitas yang berdampak negatif terhadap ekonomi, ia juga harus menanggung sanksi internasional terkait kepemilikan program senjata nuklir dan rudal balistik.

Alhasil, itu membuat negara Kim mengalami krisis ekonomi dan kemanusiaan.

Panel ahli independen yang memantau sanksi PBB baru-baru ini melaporkan bahwa kelompok bantuan internasional sedang berjuang untuk menjangkau wanita dan anak-anak yang rentan di Korea Utara.

Namun, mengalami kendala karena lockdown yang diterapkan Korut dalam menyikapi pandemi Covid-19, sehingga ratusan ribu orang terancam tanpa akses ke nutrisi yang dibutuhkan.

Seorang pejabat di Kementerian Kesehatan Masyarakat Korea Utara merilis pernyataan pada Selasa (6/4/2021), yang berisi penyangkalan bahwa ada anak yang menghadapi kekurangan gizi dan menilai laporan semacam itu bertujuan untuk menodai citra negara.