Sumpah Pemerintah Sipil Paralel Myanmar Kejar "Revolusi" untuk Akhiri Junta Militer

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Pejabat pemerintah sipil paralel Myanmar, yang ditunjuk anggota parlemen yang digulingkan, Mahn Win Khaing Than bersumpah untuk mengejar "revolusi" untuk mengakhiri kuasa junta militer.

Mahn Win Khaing Than, yang sedang dalam pelarian bersama dengan sebagian besar pejabat senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menyampaikan pidato dalam Facebook.

"Ini adalah momen tergelap bangsa dan fajar sudah dekat," ujar Khaing Than yang berbicara kepada publik untuk pertama kalinya, seperti yang dilansir dari Reuters pada Sabtu (13/3/2021).

Mahn Win Khaing Than ditunjuk pekan lalu sebagai penjabat wakil presiden oleh perwakilan anggota parlemen Myanmar yang digulingkan, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang mendorong pengakuan pemerintah yang sah.

Pihak pemerintahan sipil paralel telah mengumumkan niatnya untuk menciptakan demokrasi federal dan para pemimpin telah bertemu dengan perwakilan dari organisasi etnis bersenjata terbesar di Myanmar, yang telah menguasai sebagian besar wilayah di seluruh negeri.

Beberapa di antaranya telah menjanjikan dukungan mereka.

"Untuk membentuk demokrasi federal, yang benar-benar diinginkan oleh semua etnis bersaudara, yang telah menderita berbagai jenis penindasan dari kediktatoran selama beberapa dekade, revolusi ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyatukan upaya bersama," terang Mahn Win Khaing Than.

Pidatonya didukung dengan ribuan komentar dari banyak pengikutnya di Facebook.

"Teruskan, pak Presiden! Anda adalah harapan kami. Kami bersamamu," tulis salah satu pengguna, Ko Shan.

Pihak junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar pada Sabtu (13/3/2021) terkait kebangkitan revolusi Myanmar.

Namun, telah menyatakan bahwa CRPH ilegal dan mengatakan siapa pun yang terlibat di dalamnya dapat dituntut dengan tuduhan pengkhianatan, yang terancam hukuman mati.

Sementara, CRPH telah menyatakan junta militer Myanmar sebagai "organisasi teroris".

Mahn Win Khaing Than mengatakan CRPH akan "berusaha untuk membuat undang-undang yang diperlukan, sehingga rakyat memiliki hak untuk membela diri" dan bahwa administrasi publik akan ditangani oleh "tim administrasi rakyat sementara".

Gerakan pemberontakan sipil yang dimulai dengan pegawai pemerintah, seperti dokter dan guru telah berkembang menjadi pemogokan umum, yang telah melumpuhkan banyak sektor ekonomi dan sebagian besar pekerjaan pemerintah di luar militer.