Masyarakat Australia Dukung Pemerintah Tuntut Facebook yang "Sombong" Blokir Kontan Berita

MELBOURNE, KOMPAS.com - Masyarakat Australia dukung pemerintah saat ini yang sedang bersitegang dengan Facebook setelah aksi pemblokiran semua konten berita di platformnya pada Rabu (17/2/2021). 

Mulai Kamis pagi (18/2/2021) warga Australia tidak bisa mengunggah tautan berita, atau melihat akun-akun Facebook dari kantor berita seluruh dunia.

Facebook melakukannya sebagai balasan atas RUU Pemerintah Australia, yang mengharuskannya membayar konten-konten berita di platform mereka kepada media mainstream.

Laporan dari diaspora Indonesia di Australia, Hellena Souisa yang bekerja sebagai jurnalis ABC Australia, mengatakan pada Jumat pagi ini waktu setempat (19/2/2021) bahwa pemerintah Australia akan mengadakan rapat federal yang mengundang serta CEO Facebook Mark Zuckerberg.

"Dari pagi PM Scott Morrison sudah bilang bahwa 'kita masih akan tetap negosiasi dengan Facebook, tapi kita tidak akan mengubah apa pun dari media barganing quote itu'," ungkap Hellena.

Hellena mengungkapkan bahwa berkali-kali Morrison berujar, "Facebook harus tunduk pada hukum negara, di mana dia berdiri". 

Sejauh ini, menurutnya masyarakat Australia mendukung kuat pemerintah yang mengejar platform milik Mark Zuckerberg untuk mengikuti aturan "Negeri Kanguru".

"Barganing pemerintah Australia jadi sangat kuat didukung masyarakat. Facebook salah ambil langkah," ungkapnya yang dikutip Kompas.com dalam wawancara dengan Channel Youtube, AJP Media pada Jumat (19/2/2021).

"Orang-orang Australia sekarang sedang marah dengan Facebook," ucapnya.

Masyarakat Australia, kata Hellena, memiliki kebiasaan mengakses Facebook untuk mendapatkan semua informasi berita, tapi kemudahan itu diusik oleh platform itu sendiri.

Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di Facebook seperti yang dilansir dari BBC pada Jumat (19/2/2021), Morrison telah mengatakan tindakan perusahaan media sosial untuk "tidak berteman dengan Australia" adalah "sombong dan mengecewakan".

Pejabat Australia lainnya juga mengkritik langkah tersebut, seperti Menteri Keuangan Josh Frydenberg yang mengatakan larangan informasi berita memiliki "dampak komunitas yang besar".

Menurut laporan BBC, sekitar 17 juta orang Australia mengunjungi situs media sosial setiap bulan. Facebook adalah platform media sosial terpenting untuk akses berita di negara itu.

Menurut pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Menteri Keuangan Josh Frydenberg telah  mengatakan, Facebook tidak memberi notifikasi akan mencabut fitur unggah tautan berita atau melihat akun-akun kantor berita dari seluruh dunia.

"Tindakan Facebook tidak perlu, itu kejam, dan akan merusak reputasinya di Australia," kecam Frydenberg dikutip Kompas.com dari AFP.

Frydenberg melanjutkan, Pemerintah Australia tetap berkomitmen teguh untuk mewujudkan RUU, yang sudah disahkan DPR pada Rabu malam (17/2/2021) dan sekarang sedang dipertimbangkan Senat.