Twitter Kutuk Militer Myanmar dan Berusaha Akhiri Aksesnya yang Diblokir

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Twitter pada Sabtu (6/2/2021) mengutuk langkah militer Myanmar yang memblokir akses masyarakat ke platformnya.

Tindakan itu adalah yang terbaru dalam melakukan membungkam masyarakat dalam berkomunikasi di media sosial, setelah kudeta militer dilakukan terhadap pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Senin (1/2/2021), yang menuai banyak kecaman domestik dan internasional.

"Langkah itu merusak percakapan publik dan hak orang untuk membuat suara mereka didengar," kata juru bicara Twitter seperti yang dilansir dari AFP pada Sabtu (6/2/2021).

"Kami akan terus mendorong dan mengakhiri pemblokiran yang dipimpin oleh pemeirntah yang merusak," lanjutnya.

Telenor, salah satu penyedia layanan telekomunikasi utama negara Myanmar sebelumnya mengkonfirmasi bahwa pihak berwenang telah memerintahkan pemblokiran Twitter dan Instagram "sampai pemberitahuan lebih lanjut" pada Jumat (5/2/2021).

Pemblokiran Twitter dilakukan setelah pada Kamis (4/2/2021) warga Myanmar ramai mengakses media sosial berlogo burung itu, untuk menyebarkan jutaan tagar melawan kudeta militer.

Tagar seperti #WeNeedDemocracy dan #FreedomForFear yang diambil dari kutipan terkenal Aung San Suu Kyi, menjadi trending topic.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint ditahan dalam penggerebekan pada Senin fajar (1/2/2021) oleh militer.

Kudeta Myanmar mengembalikan kembali negara pagoda emas itu ke kekuasaan militer, menghentikan eksperimen singkat 10 tahun negara mayoritas buddha itu dalam membangun demokrasi.

Pada Rabu (3/2/2021), rezim militer Myanmar telah memblokir Facebook, yang bisa dibilang sebagai mode komunikasi utama warganya untuk "Gerakan Pembangkangan Sipil" online yang menyerukan perlawanan terhadap kudeta militer.

Pemantau internet NetBlocks juga melaporkan gangguan lokal pada platform milik Facebook, Whatsapp dan Instagram.