Baru Dilantik, Biden Langsung Bawa AS Kembali Ikuti Perjanjian Paris

KOMPAS.com – Joseph Robinette Biden Jr atau Joe Biden resmi dilantik menjadi presiden Amerika Serikat (AS), Rabu (20/1/2021). Begitu dilantik, presiden AS ke-46 ini langsung mengeluarkan 17 perintah eksekutif, salah satunya mengembalikan AS pada Perjanjian Paris.

Melansir The Guardian, Rabu (20/1/2021), perintah ini akan membuat AS kembali bergabung dengan negara-negara di dunia lainnya dalam mengatasi krisis iklim yang mengancam bumi.

Sebelumnya, negara penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar kedua di dunia tersebut sempat menarik diri dari Perjanjian Paris di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sementara itu, Biden dikenal kerap membawa isu krisis iklim dalam kampanyenya.

Dia mengatakan, perubahan iklim merupakan ancaman terbesar AS. Ini terbukti dari kebakaran hutan, badai, dan gelombang panas yang melanda negeri Paman Sam pada 2020.

Hal ini juga disinggung dalam pidato pengukuhannya. Presiden berusia 78 tahun atau tertua sepanjang sejarah AS tersebut mengatakan, AS harus merespons krisis iklim.

Pada musim semi nanti, Biden diperkirakan akan menghadiri pertemuan puncak iklim internasional untuk membantu percepatan pengurangan emisi.

Kemungkinan, politisi dari Partai Demokrat itu juga akan mengajukan target pengurangan emisi AS yang baru guna membantunya mencapai emisi net-zero pada 2050.

Negosiator AS yang dulu memimpin di Perjanjian Paris Todd Stern mengatakan, AS harus mantap hadir mengatasi krisis iklim bersama negara lain, tapi juga harus tetap rendah hati mengingat apa yang terjadi selama empat tahun terakhir.

“Pesannya adalah ‘kami kembali, ayo bekerja lebih keras’. Ini akan menjadi langkah yang sungguh-sungguh, agresif, dan strategis,” terang Stern.

Sementara itu, penasihat iklim utama Biden, Gina McCarthy mengatakan, pihaknya akan membalikkan lebih dari 100 kebijakan iklim Presiden Trump.

Presiden yang dua kali dimakzulkan tersebut menolak sains tentang perubahan iklim dan menghabiskan masa jabatannya melemahkan atau membalikkan aturan pembatasan polusi mobil, truk, dan pembangkit listrik.

McCarthy mengatakan, krisis iklim menimbulkan ancaman eksistensial dan kembalinya AS pada Perjanjian Paris akan menempatkan negara ini kembali pada pijakan yang benar.

Adapun, masuknya AS ke Perjanjian Paris mengakhiri periode alpa dari panggung internasional. Sebelumnya, Presiden Trump menolak mengatasi bencana yang diakibatkan kenaikan suhu global tersebut.

Saat ini, negara-negara sedang berjuang memenuhi komitmen yang dibuat di Paris pada 2015. Komitmen tersebut adalah membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas era pra-industri.

Para ilmuwan dan juru kampanye iklim pun menyambut rencana Biden mengingat dampak krisis iklim semakin memburuk.

Ahli kebijakan lingkungan dari University of California Leah Stokes mengatakan, pihaknya tidak bisa membuat aturan terkait iklim, tapi pemerintah memiliki banyak alat untuk bertindak.

“Waktu terbaik untuk memotong emisi GRK adalah berdekade-dekade lalu, waktu terbaik kedua adalah sekarang,” tegasnya.