Trump Ingin Dia dan Pejabat Gedung Putih Tak Dapat Prioritas Awal Vaksin Covid-19

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, dia dan para pejabatnya di Gedung Putih tak perlu dalam antrean pertama penerima vaksin Covid-19.

Sementara ini, distribusi vaksin ke publik terbatas pada petugas kesehatan dan orang-orang di panti jompo dan yang berada di fasilitas perawatan jangka panjang.

Pengumuman ini disampaikan oleh presiden berusia 74 tahun tersebut pada Minggu (13/12/2020).

"Orang-orang yang bekerja di Gedung Putih harus menerima vaksin agak terlambat dalam program ini, kecuali secara khusus diperlukan," kata Trump dalam unggahan di twitter.

“Saya telah meminta agar penyesuaian ini dilakukan. Saya tidak dijadwalkan untuk mengambil vaksin, tetapi berharap untuk melakukannya pada waktu yang tepat.”

Melansir AP, Berita bahwa staf Gedung Putih akan menerima vaksin lebih awal, menuai kritik di media sosial.

Masalahnya, Trump dan para pembantunya secara konsisten melanggar pedoman Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintahannya sendiri.

Contohnya dengan mengadakan pesta liburan besar di mana peserta hadir tanpa mengenakan masker pada Desember ini.

Sebelumnya, orang dalam pemerintahannya mengonfirmasi para pejabat senior AS mendapat tawaran melakukan vaksinasi Covid-19 paling cepat pekan ini. Hal itu dilakukan di bawah aturan federal terkait rencana kesinambungan pemerintahan.

Pejabat senior itu termasuk beberapa pembantu Gedung Putih yang bekerja di sekitar Trump dan Wakil Presiden AS, Mike Pence.

Menurut dua orang yang mendapat arahan tentang masalah tersebut, belum jelas bagaimana skala program vaksinasi seharusnya dilakukan.

Dampak unggahan twitter Trump terhadap upaya pemerintah melindungi para pejabat tinggi negara juga tidak diketahui.

Pada Minggu pagi (13/12/2020), para pejabat mengatakan bahwa dosis vaksin yang baru disetujui dari Pfizer, akan tersedia bagi mereka yang bekerja dekat dengan para pemimpin negara.

Mereka mengatakan langkah itu dimaksudkan untuk mencegah lebih banyak penyebaran Covid-19 di Gedung Putih dan fasilitas penting lainnya.

Sebelumnya, Trump dirawat di rumah sakit karena virus itu selama tiga hari pada bulan Oktober.

"Pejabat senior di ketiga cabang pemerintah akan menerima vaksinasi. Hal itu sesuai dengan protokol kelangsungan pemerintah, yang ditetapkan dalam kebijakan eksekutif," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Ulyot.

Menurutnya, rakyat Amerika harus yakin mereka menerima vaksin yang aman dan efektif, sama seperti pejabat senior pemerintah AS. Semua berdasarkan saran dari ahli kesehatan masyarakat dan pemimpin keamanan nasional.

Kedua orang yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut berbicara dengan syarat anonim. Pasalanya mereka tidak berwenang untuk membahas masalah tersebut secara terbuka.

The New York Times pertama kali melaporkan bahwa pejabat tinggi AS akan mendapatkan akses awal ke vaksin.

Langkah untuk memvaksinasi pejabat tinggi AS sejalan dengan peluncuran mesin uji cepat untuk virus Covid-19.

Pemerintah federal akan mengendalikan alat itu untuk melindungi kompleks Gedung Putih dan fasilitas penting lainnya.

Menurut panduan dari Pusat Pengendalian dan gahan Penyakit, belum ada cukup informasi untuk menentukan apakah mereka yang pernah terjangkit Covid-19 juga harus mendapatkan vaksin.

Pence sendiri belum terjangkit virus tersebut, dan para pembantunya telah mendiskusikan kapan dan bagaimana dia harus menerima vaksin. Pemerintah AS berusaha meningkatkan kepercayaan publik terhadap suntikan itu.

Vaksin Pfizer membutuhkan dua dosis yang diberikan dengan jarak tiga minggu. Artinya, pejabat Trump akan menerima suntikan terakhir hanya beberapa minggu sebelum meninggalkan Gedung Putih.

Pembantu presiden terpilih Joe Biden telah membahas kapan dan bagaimana dia harus menerima vaksin.

Tim sudah bekerja untuk meningkatkan perlindungan virus di Sayap Barat Gedung Putih, untuk menjaga kesehatan presiden dari Partai Demokrat yang berusia 78 tahun itu.

Menurut seorang pejabat Capitol Hill, anggota Kongres AS belum diberi tahu berapa banyak dosis yang akan tersedia untuk mereka.

Mereka menambahkan terlalu dini untuk berspekulasi siapa yang mungkin menerimanya. Pejabat itu tidak berwenang untuk membahasnya secara terbuka dan berbicara dengan syarat anonim.