AS Resmi Hapus Sudan dari Daftar Negara Pendukung Teroris

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kedutaan Besar AS di Khartoum mengumumkan bahwa Sudan sudah dihapus dari daftar negara yang mendukung aksi teroris.

Melansir CNN, kedua negara mencapai kesepakatan pada Oktober agar Sudan dicabut dari daftar. Ini berlaku efektif mulai Senin (14/12/2020).

Penyelesaian itu mengharuskan Sudan membayar 335 juta dollar AS (Rp 4,7 triliun) untuk para korban pemboman kembar pada 1998 terhadap kedutaan besar AS di Tanzania dan Kenya.

"Menteri luar negeri telah menandatangani pemberitahuan yang menyatakan penghapusan dari daftar Negara Sponsor Terorisme," tulis Kedutaan Besar AS dalam pernyataan di halaman Facebook-nya.

Washington memasukkan Sudan sebagai negara yang mendukung teroris sejak 1993.

Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada Oktober bahwa ia akan mencabut negara itu dalam daftar sponsor terorisme.

Namun, pencabutan itu terjadi jika Khartoum setuju untuk membayar penyelesaian bagi para korban pemboman tahun 1998.

Pengumuman itu datang beberapa bulan setelah AS dan Sudan mencapai kesepakatan penyelesaian bilateral.

Hal ini menjadi kabar baik bagi para pejabat Sudan serta beberapa orang Amerika yang selamat dan keluarga para korban pemboman itu.

Namun, sejumlah pihak tetap menentang penyelesaian itu.

Pasalnya pembayaran lebih rendah didapat oleh warga negara asing yang bekerja di kedutaan dan karyawan yang menjadi warga negara AS setelah serangan itu.

Pemerintahan Trump telah mendorong pemerintah transisi di Sudan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdock, untuk memulihkan hubungan dengan Israel.

Trump mengumumkan pada Oktober bahwa kedua negara telah setuju untuk menormalkan hubungan.

Menurut pernyataan bersama dari ketiga negara, para pemimpin Sudan dan Israel menyetujui normalisasi hubungan keduanya.

Mereka juga sepakat untuk mengakhiri keadaan perang antara negara tersebut. Serta setuju untuk memulai hubungan ekonomi dan perdagangan, dengan fokus awal pada pertanian.

“Pembatalan itu memperlihatkan adanya perubahan mendasar dalam hubungan bilateral kami menuju kolaborasi yang lebih besar dan dukungan untuk transisi demokrasi bersejarah Sudan," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Ia menambahkan pencapaian ini bisa terjadi karena upaya pemerintah transisi yang dipimpin sipil Sudan.

“Mereka memetakan langkah baru yang berani, jauh dari warisan rezim Bashir. Dan khususnya untuk memenuhi kriteria undang-undang dan kebijakan pembatalan," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan Senin (14/12/2020).

"Kami memuji kehendak rakyat Sudan untuk kebebasan, perdamaian, dan keadilan, dan kami mengucapkan selamat kepada anggota pemerintah transisi yang dipimpin sipil atas keberanian mereka dalam memajukan aspirasi warga yang mereka layani."

Perdana Menteri Sudan menyambut baik penghapusan negaranya dari daftar.

"Setelah lebih dari dua dekade, saya menyatakan kepada rakyat kami bahwa nama negara tercinta kami telah dihapus dari daftar negara sponsor teror," tulisnya di Twitter.

"Hari ini kami kembali dengan semua sejarah kami, peradaban rakyat kami, kebesaran negara kami dan kekuatan revolusi kami kepada komunitas internasional."