Politisi Ini Sebut Mahathir Mohamad Biang Kerok Krisis Politik Malaysia

Menteri Senior Bidang Perdagangan Internasional dan Industri Azmin Ali menyatakannya dalam wawancara eksklusif dengan The Star.

Azmin juga menuturkan, pemilu dini "Negeri Jiran" bakal digelar pada Oktober lalu jika saja gelombang ketiga virus corona tak menghantam negara itu.

Dia mengungkapkan detil "Langkah Sheraton" yang menjadi kejatuhan aliansi Pakatan Harapan, sekaligus menyebabkan krisis politik hingga sekarang.

Dilansir The Straits Times Minggu (29/11/2020), Azmin menyatakan koalisi Perikatan Nasional yang berkuasa saat ini adalah ide Mahathir.

"Perikatan bukanlah pemerintahan untuk mengisi kekosongan PM. Jika saja beliau (Mahathir) tak mundur, maka kami sudah mendukungnya," kata dia.

Azmin kemudian menjabarkan, pada 23 Februari, terdapat sebuah deklarasi dukungan bagi Mahathir Mohamad yang ditandatangani 131 anggota parlemen.

Saat itu, mereka berusaha agar politisi berjuluk Dr M tersebut bakal terus menjadi PM Malaysia penuh, atau hingga 2023 mendatang.

Dia menuturkan, pertemuan pada 23 Februari itu dihadiri enam pemimpin partai, termasuk dari oposisi seperti Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Karena itu, dia memertanyakan mengapa Dr M mau membuat Kongres Melayu dengan UMNO pada 6 Oktober tahun lalu, jika selama ini dia berkoar tak mau bekerja sama dengan mereka.

Bencana mulai datang ketika keesokan harinya (24/2/2020), Mahathir mengumumkan mundur sebagai PM Malaysia, merespons "Langkah Sheraton" itu.

"Kami langsung terlempar ke dalam krisis politik ketika perdana menteri yang berkuasa, Dr Mahathir, mengumumkan untuk mundur," jelasnya.

Menyikapinya, Azmin Ali memutuskan meninggalkan Partai Keadilan Rakyat (PKR) bersama dengan pendukungnya. Sementara Muhyiddin Yassin mengeluarkan Partai Bersatu dari Pakatan.

Dia menuturkan setelah di hari yang sama, para pemimpin partai kembali menemui Mahathir untuk meminta keterangan manuver dadakannya tersebut.

"Kami mendiskusikan apa yang terjadi sebelum bersiap kembali ke istana. Saat itu, beliau dilantik sebagai PM interim," paparnya.

Azmin melanjutkan, dalam periode 24-28 Februari mereka terus bekerja untuk mendapatkan dukungan bagi Dr M. Namun, upaya mereka sia-sia belaka.

Karena itu, berdasarkan konstitusi federal, Raja Malaysia Sultan Abdullah memimpin pemilihan berdasarkan dukungan mayoritas parlemen.

Untungnya, lanjut politisi 56 tahun itu, Muhyiddin Yassin yang mendapat suara terbanyak sehingga dia dilantik pada 1 Maret.

"Tentu, kami menjadi pemerintahan baru. Tapi bukan lewat pemilu, melainkan krisis politik yang disebabkan oleh beliau (Dr M)," keluh Azmin.

"Jika saja Dr Mahathir Mohamad tidak mengundurkan pada Senin (24 Februari), mungkin kami masuh berkuasa dengan status mayoritas kuat," ujar dia.