Parlemen Azerbaijan Minta Perancis Dikeluarkan dari Penengah Konflik Nagorno-Karabakh, Ini Sebabnya

KOMPAS.com - Anggota parlemen Azerbaijan pada hari Kamis menyerukan agar Perancis dikeluarkan dari kelompok yang menengahi sengketa Nagorno-Karabakh.

Itu karena Senat Perancis mendukung klaim kemerdekaan wilayah Nagorno-Karabakh yang disengketakan antara Azerbaijan dan Armenia sebagaimana dilansir dari AFP, Kamis (26/11/2020).

Majelis tinggi Perancis pada Rabu (25/11/2020) mengadopsi resolusi tidak mengikat yang menyerukan agar Negeri “Anggur” mengakui kemerdekaan Nagorno-Karabakh.

Langkah tersebut diambil Parlemen Perancis setelah Armenia menyetujui kesepakatan damai dengan Azerbaijan pada awal November setelah kedua negara bertempur sengit sejak akhir September.

Etnik Armenia di Nagorno-Karabakh sempat memisahkan diri dari kendali Azerbaijan setelah meletus perang pada dekade 1990-an, setelah Uni Soviet runtuh.

Sementara itu, Perancis adalah rumah bagi diaspora Armenia yang cukup besar dan berpengaruh.

Bersama dengan Rusia dan Amerika Serikat (AS), Perancis menjadi ketua bersama Grup Minsk.

Grup Minsk memimpin pembicaraan untuk mencari solusi konflik antara Azerbaijan dan Armenia selama beberapa dekade tetapi gagal mencapai kesepakatan yang langgeng.

Dalam resolusi yang diadopsi pada Kamis, anggota parlemen Azerbaijan mendesak pemerintah untuk mengajukan banding kepada Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) untuk keluar dari Grup Minks.

OSCE sendiri merupakan badan yang mengawasi Grup Minsk.

Parlemen Azerbaijan juga mendesak Pemerintah Azerbaijan untuk merevisi hubungan politik dan ekonominya dengan Perancis.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri Azerbaijan memanggil Duta Besar Perancis di Baku, Zacharie Gross, dan menyerahkan catatan protes kepadanya.

"Azerbaijan dengan tegas menolak resolusi Senat (Perancis), yang bertentangan dengan Piagam PBB," tulis Kementerian Luar Negeri Azerbaijan dalam sebuah pernyataan.

Ketua Parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova mengatakan kampanye politik melawan Azerbaijan telah diselenggarakan di Senat Perancis dan anggota parlemen Azerbaijan harus menanggapinya.

Di sisi lain, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memuji resolusi Prancis itu sebagai sebuah langkah yang bersejarah.

Sementara itu, perjanjian damai terbaru antara Azerbaijan dan Armenia tersebut ditengai oleh Rusia.

Di bawah perjanjian tersebut, Armenia harus rela kehilangan kendali atas sebagian wilayah Nagorno-Karabakh dan tujuh distrik sekitarnya di Azerbaijan yang dikuasainya sejak 1990-an.

Separatis Armenia mempertahankan kendali atas sebagian besar wilayah Nagorno-Karabakh.

Di sisi lain, 2.000 personel peacekeepers alias pasukan penjaga perdamaian dari Rusia telah diterjunkan di sepanjang garis depan dan untuk melindungi jalur darat yang menghubungkan Karabakh dengan Armenia.

Deklarasi kemerdekaan Nagorno-Karabakh dari Azerbaijan belum diakui oleh negara mana pun, termasuk Armenia.