Pemerintah Perancis Sampaikan Peta Jalan Reformasi untuk Pemerintahan Lebanon

BEIRUT, KOMPAS.com - Pemerintah Perancis menyampaikan peta jalan untuk reformasi di bidang politik dan ekonomi Lebanon melalui duta besar Perancis untuk Beirut.

Peta jalan reformasi tersebut disusun oleh Presiden Perancis, Emmanuel Macron, untuk meyakinkan para donator internasional bahwa dana bantuan mereka tidak akan digelapkan oleh pemerintahan yang korup.

Namun, menurut sumber politik Lebanon, dokumen peta jalan 2 halaman yang disampaikan duta besar Perancis untuk Beirut itu tidak diserahkan kepada pihak Lebanon.

Terkait hal itu, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Perancis menolak berkomentar, sebagaimana yang dilansir dari Reuters pada Kamis (27/8/2020).

Peta jalan reformasi Lebanon, meliputi langkah-langkah untuk audit bank sentral Lebanon, penunjukan pemerintah sementara yang mampu memberlakukan reformasi mendesak, dan pemilihan legislatif dini dalam 1 tahun.

Pemerintah Lebanon yang saat ini mulai menjabat Januari, diduduki oleh para pejabat yang mendapatkan dukungan dari gerakan ekstrimis, Hezbollah, yang didukung Iran.

Mereka telah gagal dalam meyakinkan untuk mendapatkan dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) karena lamban dalam reformasi dan terus diselubungi perselisihan.

Hal itu telah membuat Lebanon merugi melebihi ukuran kerugian finansial.

Pemerintahan Lebanon semakin pincang ketika beberapa tokoh pemerintahan mengundurkan diri pasca-ledakan besar.

Ledakan itu sedikitnya menewaskan 180 orang, melukai sekitar 6.000 orang, menghancurkan seluruh lingkungan, dan memperbaharui protes terhadap elit politik atas korupsi endemik serta sikap salah urus yang telah menyebabkan krisis keuangan yang mendalam di Lebanon.

"Prioritas harus diberikan untuk pembentukan cepat pemerintah, untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang akan membuat Lebanon tenggelam lebih jauh ke dalam krisis," tulis surat kabar Perancis itu.

Dokumen peta jalan reformasi Lebanon mencantumkan 4 sektor yang membutuhkan perhatian segera, di antaranya yaitu, bantuan kemanusiaan dan tanggapan pihak berwenang terhadap pandemi Covid-19, rekonstruksi setelah ledakan 4 Agustus, reformasi politik dan ekonomi, serta pemilihan parlemen awal.

Dalam surat kabar itu juga menyerukan, perlunya kemajuan dalam pembicaraan dengan IMF dan pengawasan PBB atas dana kemanusiaan internasional yang dijanjikan ke Lebanon dalam beberapa pekan terakhir.

Lalu, penyelidikan yang objektif tentang penyebab ledakan sejumlah amonium nitrat yang disimpan secara tidak aman di pelabuhan selama bertahun-tahun.

Untuk mendukung terlaksananya reformasi di tanah Lebanon, parlemen dalam negeri harus membentuk UU yang diperlukan untuk melakukan perubahan dalam periode interim.

Fraksi harus dilibatkan untuk memberikan suara pada langkah-langkah kunci yang akan diambil pemerintah baru dalam beberapa bulan mendatang.

Peta jalan tersebut dapat memperdalam peran Perancis di Lebanon, bekas koloni Perancis.

Dalam peta jalan tersebut menyatakan bahwa Paris akan memainkan peran utama dalam membangun kembali pelabuhan Beirut, meningkatkan perawatan kesehatan, mengirim tim dari bendahara dan bank sentral untuk mendukung audit keuangan, dan membantu mengatur pemungutan suara parlemen awal, bersama dengan Uni Eropa.