FBI Akan Bergabung dalam Penyelidikan Ledakan di Beirut, Lebanon

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan bahwa Otoritas Lebanon mengundang FBI untuk membantu penyelidikan, termasuk penyelidik asal Perancis yang turut ambil bagian.

Dilansir Aljazeera, FBI akan bergabung dengan Lebanon serta penyelidik internasional lainnya dalam investigasi ledakan besar di Pelabuhan Beirut Selasa lalu (4/8/2020) dan menewaskan 170 orang serta melukai ribuan orang lainnya.

Ledakan itu juga telah menyebabkan kehancuran luas di ibu kota negara yang tengah dilanda krisis itu.

Menurut Wakil Menteri Urusan Politik AS, David Hale saat mengunjungi Gemmayzeh yang rusak akibat ledakan, keterlibatan FBI adalah salah satu cara Washington dalam membantu persoalan Lebanon.

"FBI akan segera bergabung dengan penyelidik Lebanon dan internasional atas undangan Lebanon untuk membantu menjawab pertanyaan yang saya yakin semua orang miliki tentang situasi yang menyebabkan ledakan ini," kata David Hale pada wartawan.

Sampai detik ini masih belum diketahui apa penyebab kebakaran yang diduga dipicu oleh 2.750 ton amonium nitrat di dalam gudang pelabuhan.

Pejabat Lebanon pada Kamis kemarin (13/8/2020) sepakat menunjuk seorang penyelidik yudisial untuk memimpin penyelidikan di bawah naungan Dewan Yudisial Tertinggi, yang menangani kejahatan yang melanggar keamanan nasional negara dan kejahatan politik.

Kedutaan Besar AS mengatakan bahwa Hale diharapkan "menegaskan kembali komitmen pemerintah AS untuk membantu rakyat Lebanon dalam pemulihan dari tragedi dan membangun kembali kehidupan mereka".

Dia juga akan menekankan "kebutuhan mendesak" untuk merangkul reformasi fundamental oleh para pemimpin Lebanon.

Sejauh ini, Washington telah menawarkan 18 juta dollar AS bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Badan Pembangunan Internasional AS dan departemen pertahanan juga negara bagian.

AS sendiri adalah salah satu donor terbesar untuk angkatan bersenjata Lebanon. Tapi Washington memandang Hezbollah, pemain politik yang kuat di pemerintahan dan parlemen, sebagai kelompok teroris.