Kasus Korupsi Dana Bantuan Membahayakan Masyarakat Afrika Selatan di Tengah Pandemi Covid-19

JOHANNESBURG, KOMPAS.com - Paket bantuan ekonomi di Afrika Selatan senilai 26 miliar dollar AS (Rp 379,9 triliun) untuk masyarakat terdampak Covid-19, diduga telah dikorupsi.

Sebagai negara terbesar kelima dengan jumlah kasus Covid-19, Presiden Cyril Ramaphosa seketika mengumumkan akan melakukan penyelidikan secara luas terhadap dugaan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan perusahaan swasta terkait dana bantuan yang ditujukan untuk melindungi 57 juta orang di negara itu.

"Lebih dari pada waktu lain, korupsi saat ini membahayakan hidup kita," kata Ramaphosa dalam pidato nasional pada Kamis malam (23/7/2020).

Makanan untuk orang miskin, alat pelindung diri untuk petugas kesehatan, dana hibah untuk masyarakat yang baru di-PHK, semua akan terdampak karena korupsi, kata Ramaphosa dengan khawatir, sebagaimana yang dilansir dari Associated Press pada Minggu (26/7/2020).

Awalnya, Afrika Selatan dipandang sebagai negara yang paling siap dalam menghadapi pandemi virus corona dibandingkan negara Afrika sub-Sahara lainnya.

Namun, dengan adanya korupsi yang telah mengakar bertahun-tahun telah melemahkan institusi negara dalam menyiapkan sistem kesehatan untuk menghadapi virus corona.

Pada Oktober 2019, kepala Unit Investigasi Khusus pemerintah melaporkan telah terjadi tindak penipuan, pemborosan, dan penyalahgunaan terhadap dana perawatan kesehatan dalam setahun itu sebesar 2,3 miliar dollar AS (Rp 33,6 triliun).

Juru bicara Unit Investigasi Khusus, Kaizer Kganyago mengatakan sudah menyelidiki lebih dari 20 kasus korupsi yang terjadi terkait dengan dana bantuan Covid-19.

Afrika Selatan sekarang ini memiliki lebih dari 434.000 kasus virus corona yang dikonfirmasi, lebih dari separuh total kasus yang ada di benua Afrika.

Sedangkan, ada lebih dari 6.600 kematian karena virus corona, yang mana sebuah laporan baru menyatakan jumlah kematian tersebut sebenarnya lebih tinggi dari itu.

Rumah sakit umum tengah berjuang dan beberapa petugas kesehatan secara terbuka mengaku takut dalam mengahadapi Covid-19, karena lebih dari 5.000 petugas medis telah terinfeksi.

Sehingga, para perawat dan petugas medis lainnya memohon perlindungan yang lebih besar terhadap keamanan mereka dalam bekerja merawat para pasien terinfeksi virus corona.

Penipuan yang terjadi sudah begitu buruk terhadap persediaan medis yang sangat dibutuhkan dan terus meningkat.

Perusahaan Sicuro Safety dan Hennox Supplies sempat menaikkan harga masker hingga 900 persen, setelah dilakukan penyelidikan perusahaan tersebut mengaku bersalah dan didenda.

Di provinsi Gauteng, episentrum virus corona baru di Afrika Selatan, perusahaan Royal Bhaca yang memasok pemerintah untuk kebutuhan APD, mengenakan biaya lebih dari empat kali lipat dari harga reguler atau sekitar 3,50 dollar AS (Rp 43.833) per masker bedah.

Lalu, hand sanitizer harganya hampir dua kali lipat atau 5 dollar AS (Rp 73.055) untuk botol 500ml, menurut penyelidikan oleh surat kabar The Sunday Independent.

Bahkan Dis-Chem, apotek populer setempat, didenda karena menggelembungkan harga masker.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Kesehatan Hospersa, Noel Desfontaines menyambut baik pengakuan pemerintah atas masalah korupsi yang terjadi tersebut.

“Menteri kesehatan memberi tahu kami bahwa cukup uang telah didistribusikan untuk APD ke provinsi, tetapi ketika kami pergi ke rumah sakit, kami tidak melihat ketersediaan pasokan itu,” kata Desfontaines.

"Dalam beberapa kasus, peralatan yang dibutuhkan telah dibeli, tetapi tidak menjangkau orang yang dituju," terangnya.

Korupsi terkait pandemi telah dilaporkan di seluruh Afrika Selatan.

Di provinsi Kwazulu-Natal, pemerintah membekukan pejabat daerah yang diduga terlibat dalam penggelembungan dana anggaran secara besar-besaran hingga 2,4 juta dollar AS (Rp 35,07 miliar) untuk APD dan selimut untuk orang miskin.

Provinsi Eastern Cape, salah satu daerah termiskin dan episentrum Covid-19 yang berkembang, menghadapi pertanyaan terkait pembelian "motor darurat" yang tidak sesuai.

Departemen kesehatan provinsi diduga membeli 100 sepeda motor masing-masing dengan harga 5.993 dollar AS (Rp 87,6 juta), meskipun harga pasaran per unit 2.337 dollar AS (Rp 34,1 juta).

Tuduhan lain termasuk untuk organisasi amal palsu yang bermunculan karena ingin memanfaatkan dana bantuan.

Sementara itu, adanya pandemi dan lockdown telah sangat merugikan perekonomian dalam negeri.

Pengangguran sekarang di Afrika Selatan telah di atas 30 persen, yang saat ini ada lebih dari 16 juta orang menajadi target penerima hibah kesejahteraan sosial. Angka itu akan meningkat.

Sekitar 3 juta orang kehilangan pekerjaan pada bulan pertama lockdown, menurut National Income Dynamics Study terbaru yang dilakukan oleh para peneliti dari lima universitas di Afrika Selatan.

Banyak keluarga mengandalkan paket makanan pemerintah untuk bertahan hidup, khususnya saat terjadi cuaca dingin selama berjam-jam.

Tetapi ada beberapa orang menuduh bahwa mereka telah ditolak karena bantuan darurat Covid-19 sebesar lebih dari 20 dollar AS (Rp 292.223) hanya untuk orang Afrika Selatan yang menganggur.

Sementara itu, Dana Asuransi Pengangguran telah melaporkan adanya penipuan klaim pembayaran. Dalam satu kasus, 340.000 dollar AS (Rp 4,97 miliar) yang seharusnya untuk 200 pekerja, tapi justru dibayarkan ke rekening bank individu.

Ramaphosa telah mengatasi keluhan tersebut, dengan mengatakan lebih dari 4,4 juta orang telah menerima hibah.

"Ada keterlambatan dalam membayar saat ini, tetapi pembayaran ke depannya akan dilakukan lebih cepat dari sekarang karena sistem yang diperlukan sudah ada," kata Ramaphosa.

Hibah tersebut direncanakan berlangsung selama enam bulan, sesuai perkiraan lamanya pandemi berlangsung.

Ramaphosa berada di bawah tekanan untuk bertindak melawan korupsi, bahkan sebelum pandemi terjadi. Ia menjabat pada 2018 setelah pendahulunya Jacob Zuma mengundurkan diri di tengah tuduhan korupsi yang meluas.

Ramaphosa memenangkan pemilihan pada 2019 dengan janji politik anti-korupsi, dan telah bersumpah untuk membersihkan tindakan busuk tersebut.

Namun masalah korupsi masih terus mengancam ke orang-orang terdekatnya di pemerintahan. Suami dari juru bicara presiden, Khusela Diko, telah dituduh mendapatkan kontrak besar untuk menyediakan peralatan dan pasokan pelindung Covid-19.

Diko membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan suaminya, Raja Madzikane Thandisizwe Diko II, telah ditarik dari kontrak karena kekhawatiran atas kemungkinan konflik kepentingan.