20 Petani Ditembak Mati, Ini Sejarah Singkat Konflik Darfur

KHARTOUM, KOMPAS.com - Pada Jumat (25/7/2020) sebanyak 20 petani tewas ditembak mati oleh sekelompok pria bersenjata di Darfur, Sudan. 

Tak hanya petani, korban tewas juga termasuk anak-anak dan para wanita. Menurut kepala adat di Darfur, Ibrahim Ahmad dikutip AFP mengatakan bahwa,

"Kesepakatan telah dicapai di mana pemilik tanah akan kembali ke ladang mereka namun pria bersenjata datang pada hari Jumat dan melepaskan tembakan yang menewaskan 20 orang termasuk 2 wanita dan anak-anak."

Pembunuhan itu tepatnya terjadi di Aboudos, 90 kilometer bagian selatan Nyala, sebuah ibu kota Provinsi Darfur Selatan, menurut keterangan Ahmad.

Sebanyak 20 orang lainnya mengalami luka-luka akibat serangan itu, ungkap Ahmad. Angka kematian bisa meningkat karena "beberapa orang yang terluka berada dalam kondisi kritis."

Seorang korban selamat berkenan diwawancarai AFP dengan syarat anonim menceritakan bahwa para petani telah kembali ke ladang mereka untuk mengambil kesempatan di musim hujan dengan mulai menanam.

"Karena kekerasan sudah tidak terjadi selama 16 tahun, dan kami pikir itu sudah berakhir," katanya.

"Kelompok pria bersenjata datang dengan sebuah truk. Salah satunya punya senapan mesin. Mereka mengelilingi kami dari berbagai penjuru mata angin dan mulai menembak."

Korban selamat itu mengatakan 14 orang tewas di tempat, sementara 6 lainnya tewas di rumah sakit.

Konflik di Darfur pecah setelah pemberontak etnis minoritas Afrika, yang mengeluhkan marjinalisasi mengangkat senjata terhadap pemerintah Sudan.

Negara itu membalas dengan kekerasan yang dipimpin oleh Janjaweed, milisi yang ditakuti dan direkrut dari suku-suku nomaden Arab terutama di wilayah Sudan Barat menurut Peace Insight.

Janjaweed merupakan milisi yang didukung penuh oleh pemerintah Sudan untuk memberantas gerakan separatis dan anti-pemerintahan.

Presiden Sudan saat itu, Omar Al Bashir (kini sudah dikudeta dan dalam proses diadili) diincar oleh Pengadilan Kriminal Internasional atas tuduhan genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam Konflik Darfur.

Kepemilikan tanah

Beberapa tahun terakhir, kekerasan memang telah mereda di Darfur meski kelompok-kelompok bersenjata masih terus melakukan serangan seperti yang terjadi pada Jumat kemarin (24/7/2020) dan menewaskan 20 petani.

"Orang-orang Badui Arab ingin mengusir kami dari tanah tempat kakek-nenek kami bertani," kata korban yang selamat.

Adam Mohammed, seorang pakar konflik Darfur, mengatakan kepemilikan tanah adalah pendorong utama konflik antara petani asal suku Afrika dan Badui Arab.

"Selama bertahun-tahun pertempuran, para petani meninggalkan tanah mereka dan para gembala Badui mengambil tempat mereka," katanya.

Bashir digulingkan oleh tentara pada April 2019 setelah berbulan-bulan protes massa terhadap pemerintahannya, terutama karena kesengsaraan ekonomi. 

Ada pun pemerintahan transisi sudah dilantik pada akhir tahun lalu.

Bashir sendiri sedang dalam proses pengadilan atas kudeta militer yang membawanya ke kursi kekuasaan lebih dari 3 dekade yang lalu.

Di bawah pemerintahannya, beberapa konflik pecah karena pemberontak mengeluhkan diskriminasi, marjinalisasi dan penganak-tirian pemerintah.

Di Darfur, milisi Janjaweed dituduh menerapkan kebijakan genosida terhadap kelompok etnis yang diduga mendukung pemberontak. Selain membunuh, mereka juga tak segan untuk memperkosa, menjarah dan membakar desa.

Pengadilan Kriminal Internasional pada Juni kemarin berhasil menahan milisi Ali Kushayb, seorang komandan senior Janjaweed yang didakwa melakukan 50 tuduhan kejahatan perang serta kejahatan kemanusiaan di Darfur sepanjang 2003-2004.

Namun, kekerasan tetap terjadi di wilayah yang sangat miskin itu. Pada akhir Juni dan awal Juli, ratusan pemrotes berkemah berhari-hari di luar gedung pemerintah di kota Nertiti di Cental Darfur untuk menuntut pemerintah meningkatkan keamanan, setelah beberapa pembunuhan dan penjarahan terjadi di tanah pertanian dan kepemilikan sipil.