Huawei Kian Terisolasi, China: AS Main Kotor

Selain itu, China juga mengungkit persoalan hak asasi manusia di "Negeri Paman Sam", sehubungan dengan kasus rasialisme yang sedang merebak di sana.

Balasan dari Beijing ini muncul sehari setelah AS mengumumkan pembatasan visa bagi karyawan Huawei dan perusahaan-perusahaan China lainnya, jika mereka terlibat dalam pelanggaran HAM.

Kedua negara adidaya itu makin sering bertentangan akhir-akhir ini, termasuk soal kebijakan Beijing tentang Hong Kong.

Akan tetapi jajaran kabinet Trump belakangan ini diliputi suka cita, lantaran semakin berhasil mengisolasi Huawei.

Pada Senin (6/7/2020), Inggis mengumumkan pemblokiran terhadap perusahaan itu.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Rabu (15/7/2020) mengatakan, ini artinya Inggris bergabung dengan AS dan "banyak negara demokrasi lainnya menjadi 'negara bersih'."

Beijing kemudian menanggapi pernyataan itu dengan berapi-api pada Kamis (16/7/2020).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying mengungkapkan, "Apa yang dilakukan AS sama sekali tidak 'bersih'."

"Apa yang dilakukannya adalah... permainan kotor," katanya dalam briefing rutin yang dikutip AFP.

Hua kemudian ditanya tentang pengakuan Inggris yang mengubah sikapnya ke Huawei, karena sanksi AS terhadap perusahaan itu.

"Semua ini menunjukkan bahwa pemerintah Inggris memang telah kehilangan kemerdekaan dan otonomi yang berharga atas masalah Huawei."

Wanita itu lalu mempertanyakan dasar dari pembatasan visa AS, dan menuduh bahwa "diskriminasi rasial ada di mana-mana di Amerika".

Ia menyindir, "Jika Bapak Pompeo tulus, kita dapat menahan diri untuk tidak memberlakukan pembatasan visa padanya."

"Kami mempersilakan dia mengunjungi Xinjiang," imbuhnya Hua.

Xinjiang merupakan wilayah di China barat, di mana kelompok-kelompok HAM melaporkan lebih dari 1 juta warga Uighur dan Muslim Turki lainnya diisolasi.

Sebaliknya Pompeo menuding Huawei berada di balik layar dalam pelanggaran HAM, dengan membiarkan China mengintai para pembangkang dan bersekongkol dengan pengawasan Beijing di daerah itu.

China membantah tudingan tersebut.