China Disebut Khianati Hong Kong Lewat UU Keamanan Nasional

Pernyataan itu dikemukakan oleh Chris Patten, eks gubernur di wilayah bekas jajahan Inggris tersebut.

Beijing akan memberlakukan UU Keamanan Nasional baru di Hong Kong, setelah terjadi demonstrasi pro-demokrasi selama berbulan-bulan pada tahun lalu di sana.

"Rakyat Hong Kong telah dikhianati oleh China," ujar Patten seperti dikutip oleh surat kabar The Times via Reuters Sabtu (23/5/2020).

Ia menambahkan, Inggris punya tugas "moral, ekonomi, dan hukum" untuk membela Hong Kong.

Patten menyaksikan langsung bendera Inggris diturunkan di Hong Kong, ketika koloni itu dikembalikan ke China pada 1997, usai lebih dari 150 tahun dikuasai Inggris.

Otonomi Hong Kong dibangun berdasarkan prinsip "satu negara dua sistem" yang tertuang dalam Deklarasi Bersama China-Inggris 1984.

Deklarasi itu ditandatangani oleh Perdana Menteri China Zhao Ziyang dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher.

Akan tetapi, menurut Patten, rencana China menerapkan UU Keamanan Nasional berisiko melanggar deklarasi tersebut.

Amerika Serikat juga melabeli UU Keamanan Nasional sebagai "peringatan kematian" untuk otonomi Hong Kong.

"Apa yang kami lihat adalah kediktatoran baru China," kata Patten.

"Pemerintah Inggris harus menjelaskan bahwa apa yang kita lihat adalah pelanggaran total Deklarasi Bersama."

Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah mengatakan, pemerintahnya akan "bekerja sama sepenuhnya" dengan parlemen China untuk melindungi keamanan nasional, yang katanya tidak akan memengaruhi hak, kebebasan, atau independensi peradilan.

Patten juga mengatakan, negara-negara Barat harus berhenti mengejar janji khayalan tentang emas China.

"Kita harus berhenti dibodohi bahwa entah bagaimana di akhir semua kowtow (penyembahan) ada pot emas besar yang menanti kita," ujar Patten.

"Kami terus bercanda bahwa kecuali kami melakukan semua yang diinginkan China, kami akan kehilangan peluang perdagangan besar."

Hingga berita ini diunggah, pemerintah Inggris belum menanggapi situasi tersebut.

Juru bicara Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Jumat (22/5/2020) menyatakan, pemerintah sedang memantau situasi.

Kemudian sebagai pihak dalam Deklarasi Bersama, Inggris berkomitmen menegakkan otonomi Hong Kong dan menghormati prinsip "satu negara dua sistem."