Sulitnya Anak Indonesia Masuk PAUD karena Berbayar dan Tidak Merata

KOMPAS.com - Center of Strategic and International Studies (CSIS) melakukan studi terkait permasalah kebijakan pendidikan di Indonesia di semua jenjang pendidikan, termasuk Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).

Berdasarkan studi tersebut, diketahui bahwa akses pendidikan PAUD di Indonesia masih terbatas karena berbayar dan sebarannya juga belum merata.

"Kebijakan ini dengan dampak terbatas. Sampai saat ini masih terbatas. Karena masih berbayar," kata Wakil Direktur Eksekutif Operasional CSIS Medelina K. Hendytio di Kantor Tanoto Foundation, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: 5 Cara agar Anak Usia Dini Senang Belajar Matematika

Medelina mengatakan, saat ini kebanyakan PAUD masih diselenggarakan oleh pihak swasta dan peserta didiknya akan dikenakan biaya pendidikan.

Hal itu, kata Medelina, membuat warga dengan keterbatasan ekonomi kesulitan untuk memasukan anaknya ke jenjang PAUD.

"Tentu menjadi kesulitan pada kelompok (ekonomi lemah) untuk mengirim anak-anak mereka ke PAUD yang berbayar," ujarnya.

Selain itu, lanjut Medelina, kemampuan warga untuk mengakses pendidikan PAUD juga belum luas karena sebarannya yang belum merata.

Sekolah PAUD saat ini masih sulit ditemukan di bagian Indonesia tengah, timur dan juga desa-desa.

"Kemudian ada keterbatasan aksesnya karena ini masih banyaknya kalau kita petakan berada di Pulau Jawa atau di Indonesia bagian barat dan sangat bias perkotaan," ungkapnya.

"Misalnya dari 82.000 desa itu masih ada 20.000 yang tidak mempunyai PAUD," ucap Medelina.

Baca juga: Pakar Pendidikan Finlandia: Ajarkan Anak PAUD Keterampilan Sosial Ketimbang Akademis

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur The Southeast Asian Ministers of Education Organization SEAMEO CECCEP, Prof Vina Adriany.

Menurut Prof Vina, jumlah sekolah PAUD Negeri di Indonesia masih terbilang sedikit yakni hanya sebesar 2 persen dari keseluruhan jumlah sekolah di Indonesia.

"Dari sejumlah PAUD yang ada di Indonesia itu hanya dua persen saja yang merupakan TK negeri artinya sisanya ini masih didominasi oleh partisipasi masyarakat dan juga pihak swasta," kata Prof Vina di Perpustakaan Nasional, beberapa waktu lalu.