Program Transformasi Perpustakaan Kerek Kesejahteraan Masyarakat

KOMPAS.com - Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa/kelurahan dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan program TPBIS tahun 2020-2021 memberikan manfaat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan nilai efektivitas program 4,09 dari skala 1-5. Total benefit program ini pada tahun 2020-2021 mencapai lebih dari Rp 570 miliar.

Program ini telah direplikasi mandiri di 18 kabupaten/kota dan 1.125 desa/kelurahan.

Hal tersebut tampak dalam evaluasi yang disampaikan pada Peer Learning Meeting (PLM) Nasional Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Tahun 2022 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (5/12/2022).

Program TPBIS dijalankan oleh Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) dengan dukungan dari Bappenas RI sejak tahun 2018.

Program TPBIS merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan di seluruh provinsi di Indonesia.

Kepala Perpusnas, Muhammad Syarif Bando menyatakan, tugas perpustakaan adalah mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa sesuai amanah UUD 1945. Esensinya, untuk mengurangi masyarakat marginal.

Untuk itu, perpustakaan mesti bertransformasi mengubah paradigma yang eksklusif menjadi inklusif.

"Inilah roh dari semangat transformasi perpustakaan," kata dia dalam keterangannya.

Indonesia, menurut dia, memiliki sumber daya alam melimpah namun belum dikelola dengan optimal.

Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali inovasi dan kreativitas serta aksesibilitas digital untuk meningkatkan pengetahuannya.

"Tidak ada gunanya perpustakaan jika masyarakat masih tetap berada di bawah tingkat kesejahteraan. Jangan sampai perpustakaan menjadi menara gading," tambah Kepala Perpusnas.

Perbaikan kesejahteraan hanya dapat dilakukan jika kondisi ekonomi baik, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan lapangan kerja.

Salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan diperoleh dengan kemampuan literasi.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menjelaskan, peran perpustakaan amat dibutuhkan dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

"Perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat meningkatkan literasi informasi bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan kesejahteraan dan mendorong kreativitas serta memangkas berbagai kesenjangan akses informasi," ucapnya.

Dia berharap PLM nasional tahun 2022 dapat melahirkan banyak ide dan gagasan yang inovatif dan aplikatif dalam menghadirkan perpustakaan yang lebih inklusif.

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Khamim menambahkan, program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial telah mendorong lahirnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh masyarakat sekitar perpustakaan.

"Dalam rangka kebijakan revolusi mental, khususnya Gerakan Indonesia Mandiri UMKM perlu diwadahi dalam bentuk koperasi sehingga semangat gotong royong kebersamaan dan kesejahteraan bersama selalu menjadi tiang atau dasar pembangunan ekonomi," jelas dia.

Dia meminta agar program TPBIS terus diperluas.

"Kita perlu mendorong lebih keras lagi untuk meningkatkan desa-desa yang lain ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu dukungan anggaran dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk memperluas program tersebut," tukas dia.