"Dirty Vote", Sorotan Penyalahgunaan Wewenang, dan Dugaan Kecurangan Pemilu 2024...

Dianggap fitnah

Dilansir dari Kompas.com, penayangan Dirty Vote pada Minggu (11/2/2024) yang bertepatan dengan masa tenang kampanye Pemilu 2024 mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak.

Selang beberapa jam setelah penayangan perdana Dirty Vote, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menggelar jumpa pers untuk menanggapi dokumenter tersebut.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, dalam jumpa pers tersebut menegaskan bahwa dokumenter Dirty Vote berisi informasi fitnah.

Menurut dia, informasi fitnah tersebut diarahkan ke pasangan Prabowo-Gibran. Karena itu, ia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang terlibat di film itu.

"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman.

Menurut dia, dokumenter tersebut sengaja dibuat untuk mendegradasi penyelenggaraan Pemilu 2024 dan tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam film tersebut tak berdasar.

Sementara itu, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai Dirty Vote sebagai suguhan pendidikan politik untuk masyarakat.

"Jadi jangan baper-lah, itu saja yang mau saya bilang. Dan jangan sedikit-dikit melapor ke kepolisian. Ini kan tidak sehat buat kita sebagai bangsa. Tidak mendidik buat kita sebagai bangsa kita," kata Todung, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Menurut Todung, pada intinya tak ada informasi baru yang diungkapkan dalam dokumenter tersebut. Sebab, dugaan kecurangan dalam proses Pemilu 2024 sudah banyak dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Misalnya, keterlibatan kepala desa mendukung salah satu paslon hingga politisasi bantuan sosial (bansos) pada masa kampanye.

"Jadi apa yang ditulis atau dibuat dalam film tersebut itu tidak ada yang baru sama sekali. Dia mengingatkan kita bahwa pelanggaran dan potensi pelanggaran itu sangat masif terjadi di Indonesia," ucap Todung.

Adapun calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut Dirty Vote bisa menjadi pembelajaran politik untuk mengantisipasi kecurangan dalam proses pemilu.

Ia sendiri mendukung penayangan dokumenter tersebut. Sebab, film itu berangkat dari kajian akademik dan menjadi refleksi pentingnya mengedepankan etika dalam dunia politik.

"Baru kali ini ada film akademik, etik, moral ditonton sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Kayak film hiburan. Ini menarik sekalilah, harus jadi pelajaran semua. Kalau bikin film mencerdaskan, sangat-sangat laku ternyata," ujar Muhaimin, Senin (12/1/2024).

Terkait dokumenter Dirty Vote, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan bahwa kritik terhadap kinerja lembaganya adalah hal yang sah dan tidak dilarang.

Namun, ia mengingatkan agar jangan sampai kritik tersebut mengganggu proses pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada Rabu (14/2/2024).

"Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut," kata Rahmat, dikutip dari KompasTV, Senin (12/2/2024).