[HOAKS] Resmi Keluar dari PDI-P, Jokowi Nyatakan Perang

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah unggahan mengeklaim, Presiden Joko Widodo menyatakan perang terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Dalam unggahan itu disebutkan, pernyataan perang dikeluarkan Jokowi setelah resmi keluar dari PDI-P.

Namun, setelah ditelusuri narasi tersebut tidak benar atau hoaks.

Narasi yang beredar

Narasi soal Jokowi menyatakan perang setelah resmi keluar dari PDI-P muncul di Facebook, salah satunya dibagikan oleh akun ini.

Akun tersebut membagikan video berdurasi 13 menit 41 detik pada 2 November 2023 dengan judul:

G3GER!! JOKOWI LANGSUNG NYATAKAN PER4NG SETELAH RESMI KELUAR DARI PDIP IBU MEGA KAGET SEKETIKA--

Akun Facebook Tangkapan layar Facebook narasi yang menyebut Jokowi menyatakan perang kepada PDI-P

Penelusuran Kompas.com

Setelah video disimak sampai tuntas, tidak ditemukan informasi soal Jokowi menyatakan perang terhadap PDI-P.

Narator video hanya membacakan artikel di laman VIVA.co.id ini berjudul “Terpopuler: Istana Sindir Hasto, Maling Ketiduran, dan Jokowi Tunjuk Panglima TNI Baru”.

Artikel tersebut membahas mengenai tiga artikel di kanal VIVA.co.id yang paling banyak dibaca pada Senin (30/10/2023). 

Salah satu artikel terpopuler memuat respons Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin atas pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Ali menilai pernyataan yang disampaikan Hasto mengenai Presiden Joko Widodo tidak etis.

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui keterangan pers pada Minggu (29/10/2023), Hasto mengungkapkan bahwa PDI-P merasa sedih karena ditinggal oleh Jokowi.

Menurut Hasto, banyak akar rumput PDI-P yang tidak percaya bahwa kader terbaiknya itu rela berpaling.

Padahal, Jokowi telah diberikan dukungan akar rumput dan seluruh simpatisan PDI-P sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat Kepala Negara.

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi,” kata Hasto.